Sekda DKI Berharap Kemendagri Cepat Evaluasi Draf APBD 2020

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan Rancangan APBD atau RAPBD DKI 2020 ke pimpinan DPRD DKI, Selasa 2 Desember 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan Rancangan APBD atau RAPBD DKI 2020 ke pimpinan DPRD DKI, Selasa 2 Desember 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengharapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) cepat mengevaluasi draf rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 dan mengembalikannya ke pemerintah DKI. Dengan begitu, pihaknya bisa segera mengesahkan APBD 2020.

    "Kami berharap sih cepat, evaluasinya kami dapat langsung kami berlapor lagi ke DPRD. Kalau sudah oke kami undangkan," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Desember 2019.

    Saefullah menuturkan pemerintah DKI telah menyerahkan draf APBD 2020 ke Kemendagri di hari yang sama setelah eksekutif dan legislatif mengesahkan Rancangan APBD alias RAPBD 2020. Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 11 Desember 2019.

    Setelah penyerahan draf, Kemendagri selanjutnya akan mengevaluasi APBD 2020. Kemendagri kemudian mengembalikan draf APBD 2020 yang sudah dievaluasi ke pemerintah DKI. Lalu pemerintah DKI bersama DPRD DKI kembali menyempurnakan draf untuk disahkan.

    Kini pemerintah DKI masih menunggu respons Kemendagri. "Sudah kami kirim ke sana barangnya (draf APBD 2020). Kita tunggu aja," ucap Saefullah.

    Dalam APBD 2020 DKI disepakati pendapatan daerah Rp 82,1 triliun dan Belanja Daerah Rp 79,6 triliun. DKI dan DPRD juga sepakat besar Pembiayaan Daerah Rp 2,58 triliun dengan penerimaan pembiayaan Rp 5,6 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 8,3 triliun. Totalnya Rp 87,9 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.