TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Bambang Widjojanto, meminta pertanyaan tentang efektivitas kerja tim bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu diajukan kepada warga Jakarta langsung.
Menurutnya, penilaian yang datang dari DPRD DKI seperti yang belakangan terdengar tidak tepat. "TGUPP ga bermanfaat untuk masyarakat? Ya tanyanya ke masyarakat. Kan selalu ada gap antara wakil rakyat dan rakyat," ujar Bambang saat ditemui di Gedung Tempo, Jakarta Barat, Sabtu 14 Desember 2019.
Bambang juga mengungkapkan kalau kritik dari anggota Dewan kepada TGUPP ganjil. Sebab, selama ini tak pernah ada anggota dewan di DPR RI mengkritik kinerja Kantor Staf Presiden (KSP). Menurutnya, TGUPP bentukan Anies sama seperti KSP sejak era Presiden SBY.
"Jadi kalau mau mengukur, pakai pola ukur yang sama. Kalau tidak kamu sedang melakukan politisasi dan itu diskriminatif. Ini ga bakal membuat kinerja lebih baik," ujar mantan komisioner KPK yang kini anggota Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP tersebut.
Kinerja TGUPP Anies Baswedan kembali menjadi sorotan seiring dengan pembahasan RAPBD DKI 2020. Kritik semakin deras setelah terungkap satu anggota tim itu rangkap jabatan dan karenanya menerima bergaji dobel. Sebelumnya, kritik sudah mengalir karena tim sejenis di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak menggunakan APBD DKI.
Puncaknya, Rapat Badan Anggaran membahas RAPBD DKI pada Senin malam 9 Desember 2019 memutuskan memangkas jumlah anggota TGUPP menjadi 50 dari sebelumnya 67 anggota. Rencana anggarannya tahun depan pun dipaksa mengikuti penyusutan itu dari semula yang diusulkan senilai Rp 19,8 miliar.
Selain dipangkas anggota dan anggarannya, Rapat Banggar DKI Senin malam juga meminta tim bentukan Anies dievaluasi. Masalah lain yang diangkat adalah tudingan bahwa tim malah mengganggu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
"Ini harus tetap dievaluasinya, seperti apa ini TGUPP," ujar Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sambil mengetokkan palunya.
Gubernur Anies Baswedan telah merespons keputusan itu dengan menganggapnya sebatas rekomendasi. Dia menyatakan tak mempermasalahkan itu sepanjang anggaran TGUPP tahun depan masih tetap Rp 19,8 miliar.
"Masukan kami perhatikan, kami hormati. Nanti pelaksanaannya kami lihat kebutuhannya," kata dia, 11 Desember 2019. Anies tak menjelaskan perihal efektivitas timnya yang dipertanyakan tersebut.
