Tempo menanyai ihwal kinerja TGUPP Anies Baswedan ke sejumlah warga Jakarta lainnya.
Sebanyak tujuh orang yang Tempo tanyai mengatakan tak mengetahui kinerja TGUPP. Sebagian merasa kinerja tersebut tak terekspos sehingga publik tak banyak tahu perihal tersebut.
Sebelumnya, Sejumlah anggota dewan di DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya pemangkasan anggaran TGUPP. Anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana mengusulkan pembubaran lembaga itu karena dinilai tak bermanfaat.
Bambang Widjojanto menyebut kritik anggota dewan terhadap TGUPP ganjil. Sebab, selama ini tak pernah ada anggota dewan di DPR RI mengkritik kinerja Kantor Staf Presiden atau KSP.
"Jadi kalau mau mengukur, pakai pola ukur yang sama. Kalau tidak kamu sedang melakukan politisasi dan itu diskriminatif. Ini ga bakal membuat kinerja lebih baik," ujar Bambang di Gedung Tempo Inti Media, Jakarta Selatan, Sabtu, 14 Desember 2019.
Kinerja TGUPP Anies Baswedan kembali menjadi sorotan setelah terungkap satu anggotanya rangkap jabatan dan karenanya menerima gaji dobel. Sebelumnya, kritik sudah deras mengalir karena tim sejenis di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak menggunakan APBD DKI.
Puncaknya, pada Rapat Badan Anggaran membahas RAPBD DKI pada Senin malam 9 Desember 2019 memutuskan memangkas jumlah anggota TGUPP menjadi 50 dari sebelumnya 67 anggota.
ADAM PRIREZA | M JULNIS FIRMANSYAH
