FITRA: Kinerja TGUPP DKI Bidang Pencegahan Korupsi Tidak Tampak

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP, Bambang Widjojanto, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. TEMPO/Imam Hamdi

    Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP, Bambang Widjojanto, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. TEMPO/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menilai kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI tidak tampak selama satu tahun dibentuk. Menurut Misbah, masyarakat Jakarta tak mengetahui apa sumbangsih TGUPP khususnya Bidang Komite Pencegahan Korupsi.

    "Artinya apa yang dilakukan oleh TGUPP terutama dalam upaya untuk pencegahan korupsi tidak terlaporkan secara publik," kata Misbah saat dihubungi Tempo, Ahad 15 Desember 2019.

    Menurut dia, selama ini berbagai persoalan justru muncul di pemerintahan DKI meski sudah terbentuk TGUPP KPK. Misalnya, ramai-ramai soal penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2020. Saat pembahasan plafon anggaran ini terkuak sejumlah anggaran fantastis pemerintah DKI untuk membeli lem aibon dan pulpen.

    "Soal penyusunan APBD misalnya, itu juga peran TGUPP hampir tidak muncul sama sekali. Tidak ada di dalam proses perbaikan pengelolaan anggaran di DKI," jelas dia.

    Misbah menuturkan TGUPP KPK DKI seharusnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang sudah dilakukan. Sebab, TGUPP KPK digaji menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

    Apabila tak mau melaporkan hasil kerjanya secara transparan, Misbah melanjutkan, maka gaji TGUPP seharusnya diambil dari anggaran operasional gubernur.

    Sebelumnya, Ketua TGUPP KPK Bambang Widjojanto menyebut permintaan agar TGUPP transparan hanya datang dari segelintir anggota DPRD DKI. Karena itu, dia menganggap kritik itu tidak mewakili suara dewan secara keseluruhan.

    Bambang juga menjelaskan beberapa kasus seperti munculnya anggaran lem aibon tak lantas dapat digunakan untuk menilai kinerja TGUPP KPK DKI buruk.

    Sebab, di sisi lain pemerintah DKI Jakarta baru mendapat penghargaan dari lembaga pemerintahan sebagai provinsi terbaik yang tingkat korupsinya bisa dikendalikan.

    "Teman-teman di DPRD DKI saat ini baru kerja berapa lama sih? Terus lo menilai gua yang sudah 2 tahun kerja? Kan nggak fair," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?