TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk lebih mempertimbangkan saat mengeluarkan kebijkan yang berkaitan dengan hal yang berbau maksiat.
"PKS mengingatkan itu agar pak Anies lebih berhati-hati mengeluarkan kebijakan apa lagi yang berhubungan dengan masalah ini karena resistan bagi masyarakat, ulama dan ormas Islam," ujar Ketua Fraksi PKS Mohamad Arifin saat dihubungi, Senin 16 Desember 2019.
Arifin berpendapat, kebijakan Anies seperti memberikan izin untuk kegiatan Djakarta Wherehouse Project atau DWP beberapa lalu mestinya harus dipertimbangkan lagi. Di tambah lanjut dia, ada beberapa penolakan juga dari berbagai masyarakat atas acara musik DPW tersebut.
Termasuk juga kata Arifin, penghargaan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI ke Diskotek Colossium yang mendapatkan penghargaan Adikarya Wisata.
Arifin mengingatkan agar Anies tidak mengeluarkan kebijakan yang melukai hati masyarakat, ulama dan ormas Islam. "Jangan sampai kebijkan ini melukai hati masyrakat melukai umat islam," ujarnya.
Dua kebijakan Anies tersebut menuai kontra di tengah masyarakat. Seperti unjuk rasa yang digelar oleh beberapa ormas di Balai Kota yang mendesak Anies untuk tidak memberikan izin ke DWP.
Selain itu Front Pembela Islam atau FPI juga memprotes penghargaan yang diberikan DKI kepada Diskotik Colassium. Ketua Umum FPI, Ahmad Shobri Lubis kebijakan itu memberikan pesan yang salah ke pada publik.
FPI, kata Shobri, juga meminta Anies mencabut izin tempat dan kegiatan hiburan yang mereka nilai menjadi ajang kemaksiatan. Ia juga meminta Anies tak lagi memberi penghargaan ke tempat hiburan malam. "Yang tidak ada manfaat sama sekali dalam pencapaian index manusia yang beriman dan bertaqwa,"," tutur Shobri dalam keterangan tertulisnya kemarin.
