Penghargaan Colosseum Dicabut, FPI Ingatkan Anies Hal Ini

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengumumkan pencabutan penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum Club 1001 di Balai Kota DKI, 16 Desember 2019. Tempo/Imam Hamdi

    Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengumumkan pencabutan penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum Club 1001 di Balai Kota DKI, 16 Desember 2019. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris DPP Front Pembela Islam atau FPI Munarman mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencabut penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk diskotek Colosseum.

    "Alhamdulillah, tentu kita apresiasi langkah pencabutan tersebut," kata Munarman melalui keterangan tertulis, Selasa, 17 Desember 2019.

    Diskotek Colosseum mendapatkan penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Nominasi Hiburan & Rekreasi - Klab Malam & Diskotek di JW Marriott Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan pada 6 Desember lalu. Namun, penghargaan itu dicabut lagi setelah 10 hari oleh Anies Baswedan pada Senin, 16 Desember 2019

    Dengan dicabutnya penghargaan tersebut, kata Munarman, gubernur telah mengakomodasi aspirasi umat beragama. Selain itu, pencabutan itu telah membuktikannya DKI sebagai ibu kota yang mencerminkan prinsip Trisakti Bung Karno, yakni berkepribadian dalam budaya, berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi.

    Menurut Munarman, arti berkepribadian budaya, yaitu perlu dikembangkan dan dipromosikannya budaya asli, bukan budaya yang ditampilkan tempat hiburan malam seperti Colosseum. Sebab, menurut dia, Colosseum mencerminkan budaya hedonis dan maksiat.

    "Masih banyak potensi budaya dan pariwisata di DKI Jakarta yang bisa dikembangkan dari pada sekedar hiburan malam dan hura hura," kata Munarman.

    Dalam memberikan penghargaan, menurut Munarman, pemerintah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penerimaan asli daerah dan ekonomi saja. "Tidak ada gunanya PAD tinggi, tapi tidak berkah," ujarnya.

    Sedangkan, berdaulat secara politik bisa diterjemahkan pemerintah tidak perlu takut terhadap tekanan para pengusaha maksiat yang berkedok hiburan malam. Pemerintah, kata Munarman, harus berani melawan pengusaha yang bisa merusak generasi muda bangsa ini.

    Lalu, berdikari secara ekonomi bisa diartikan pemerintah harus mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang berorientasi pada kemajuan UMKM dan nonriba. "Semoga pak Anies tetap Istiqomah berada di jalan yang di ridhoi Allah. Dan semoga tetap dalam barisan kaum nalar akal sehat dalam memimpin jakarta," kata Munarman.

    Munarman menyarankan Anies terus membangun komunikasi dan berkonsultasi kepada pra ulama di ibu kota dalam mengembangkan kebijakan di DKI. "Agar keberkahan turun dari Allah," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.