Kisruh Penghargaan Diskotek, Anies Copot Plt Kadis Pariwisata

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengumumkan pencabutan penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum Club 1001 di Balai Kota DKI, 16 Desember 2019. Tempo/Imam Hamdi

    Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengumumkan pencabutan penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum Club 1001 di Balai Kota DKI, 16 Desember 2019. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali setelah kisruh pemberian penghargaan adikarya wisata ke Diskotek Colosseum.

    "Ya Plt Kadis Pariwisata dan Kebudayaan diganti," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Chaidir saat dihubungi, Selasa 17 Desember 2019.

    Chaidir menyatakan bahwa pemberhentian Alberto Ali diduga atas kekeliruan saat pemberian penghargaan kepada Diskotek Colosseum. 

    Sebagai pengganti Alberto Ali, DKI telah menunjuk Asisten Perekonomian dan Keuangan Srihayati.

    Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Alberto Ali saat ditemui di Jakarta International Performing Arts di kawasan Monas, Jakarta Pusat Sabtu 16 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    Alberto baru menjabat sebagai Plt Kadis Pariwisata dan Kebudayaan sejak 1 November 2019. Dia menggantikan kepala dinas sebelumnya, Edi Junaidi yang mengundurkan diri setelah heboh anggaran influencer mancanegara Rp 5 miliar.

    Kemarin, Pemprov DKI Jakarta juga membatalkan pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum. Alasannya, ada rekomendasi BNN Provinsi DKI untuk meninjau izin diskotek itu setelah terjadi penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam itu.

    Tak hanya membatalkan pemberian penghargaan itu, Anies Baswedan juga menginstruksikan pemeriksaan terhadap seluruh anggota tim yang meloloskan diskotek itu dalam nominasi penghargaan tahun ini.

    Sebelumnya, Anies mengatakan akan menutup semua diskotek dan tempat hiburan malam yang dianggap terindikasi dengan peredaran narkoba. Plt Kadis Pariwisata DKI dan tim penilai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dijatuhi sanksi karena dianggap lalai tidak mempertimbangkan rekomendasi BNNP DKI pada Oktober lalu. 

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.