TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyindir anggota dewan yang kerap mengkritik Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan.
Dia mengatakan anggota DPRD harus menilai TGUPP tanpa emosional atau karena benci. Dia menduga dewan yang mengkritik transparansi TGUPP tidak memahami keberhasilan yang diraih pembantu gubernur itu.
"Lihatnya mesti dengan jernih, pikirannya yang agak cerdas dikit lah," kata Taufik saat dihubungi Tempo, Senin malam, 16 Desember 2019.
Taufik tak menyampaikan siapa anggota dewan yang dimaksud. Namun, sebelumnya sejumlah anggota dewan menyinggung soal transparansi kinerja TGUPP. Permintaan ini terkait dengan peningkatan anggaran TGUPP yang diusulkan dalam Rancangan APBD 2020.
Kritik terhadap TGUPP salah satunya datang dari anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana. Dia mengutarakan kenaikan anggaran TGUPP yang terjadi setiap tahun tidak berbanding lurus dengan kinerjanya.
Taufik berujar selama ini TGUPP telah membantu kerja Gubernur DKI Anies Baswedan. Misalnya, kerja TGUPP Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi atau disebut Komite Pencegahan Korupsi (KPK) tampak nyata karena menyelamatkan belanja modal.
Dia menuturkan, belanja modal DKI dalam dua tahun belakangan ini hampir Rp 100 triliun. "Kalau saya melihatnya objektif saja ketika belanja modal hampir Rp 100 triliun selamat, menurut saya sudah bagus," ujar politikus Partai Gerindra ini. "Salah satu perannya (TGUPP KPK) saya kira di situ ada."
Kritik terhadap TGUPP juga datang dari Fraksi PDIP. Anggota Fraksi PDI P Johny Simanjuntak mengatakan, partainya mendesak agar anggaran untuk TGUPP dicoret.
Johny menilai kehadiran TGUPP sebagai perpanjangan tangan Anies selama ini kerap mempengaruhi kebijakan SKPD. Hal ini kata dia memperburuk program-program yang telah dicanangkan oleh SKPD.
