Gaduh DWP 2019, FPI Tanya Temuan Penjualan Kondom ke Ismaya Live

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penampilan dari DJ Yako menghibur pengunjung di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 15 Desember 2019. DWP 2019 menampilkan 69 musisi dari berbagai sub-genre musik elektronik antara lain, Martin Garrix, Blasterjaxx, Bassjackers, Markus Schulz dan Yellow Claw. ANTARA

    Penampilan dari DJ Yako menghibur pengunjung di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 15 Desember 2019. DWP 2019 menampilkan 69 musisi dari berbagai sub-genre musik elektronik antara lain, Martin Garrix, Blasterjaxx, Bassjackers, Markus Schulz dan Yellow Claw. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta -Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman minta penyelenggara Djakarta Warehouse Project atau DWP 2019, Ismaya Live menjelaskan soal penjualan kondom dan minuman keras di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2019 lalu.

    "Untuk apa jual kondom di area tersebut?" kata Munarman melalui pesan singkat, Sabtu, 21 Desember 2019 soal DWP 2019 yakni ajang musik tahunan bergenre electronic dance music alias EDM itu.

    Munarman mengatakan telah melaporkan temuan FPI tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantornya pada Selasa kemarin. Dalam pertemuan tersebut, FPI dan sejumlah ulama yang ikut menemui gubernur meminta penyelenggaraan DWP di ibu kota dihentikan.

    Dalam pertemuan itu, Munarman menyerahkan 30 barang bukti barang yang dijual di dalam kawasan DWP, yang dianggap sebagai bentuk dari hedonisme.
    "Katanya acara wisata hiburan semata. Kok kondom dan minuman beralkohol dijual di area hiburan musik."

    Sebelumnya, penyelenggara DWP 2019 telah membuat komitmen bahwa tidak akan ada peredaran narkoba atau seks bebas selama acara musik electronic dance music (EDM) itu berlangsung. Karena itu, pemerintah DKI mengeluarkan izin acara digelar 13-15 Desember.

    Sebelum perhelatan DWP, sejumlah organisasi kemasyarakatan alias ormas Islam meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin. Sebab, acara itu dinilai sarat maksiat, seperti adanya peredaran narkoba, seks bebas, dan konsumsi minuman keras.

    Belakangan di hari terakhir DWP 2019 pada 15 Desember, FPI mengeluarkan keterangan berisikan protes terhadap Anies. FPI menilai beberapa kebijakan Anies ramah terhadap perilaku maksiat. Salah satunya karena memberi izin penyelenggaraan DWP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.