Serapan Anggaran DKI, Fitra Dorong Anies Tegur 3 Perangkat Daerah

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani kerja sama penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, 12 Desember 2019. Tempo/Imam Hamdi

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani kerja sama penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, 12 Desember 2019. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menegur kepala satuan perangkat kerja daerah yang belum maksimal menyerap anggaran tahun ini.

    "Seharusnya Gubernur Anies menegur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerja serapannya rendah," kata Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah Hasan, melalui pesan singkat, Sabtu, 21 Desember 2019.

    Menjelang pergantian tahun anggaran 2020, hingga pertengahan Desember 2019 serapan anggaran DKI 2019 masih di bawah 80 persen.

    Berdasarkan data dari laman http://publik.bapedadki.net yang diakses pada Jumat 20 Desember, dari total Rp 86 triliun APBD Perubahan 2019 dengan alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yaitu Rp 77,85 trilun baru terserap Rp 58,34 triliun artinya serapan anggaran DKI  baru di angka 74,9 persen.

    Menurut Misbah, ada tiga SKPD yang belum bekerja maksimal dalam menyerap anggaran. Ketiganya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Bina Marga, dan Pemuda Olahraga. "Selain serapan anggaran, yang harus dilihat adalah kualitas serapannya juga.

    Sejumlah serapan yang disorot Fitra adalah proyek revitalisasi trotoar yang belum rampung hingga sekarang, penataan permukiman di bantaran Kali Ciliwung dan ruang terbuka hijau yang masih terbengkalai.

    "Bahkan, penanganan banjir juga masih bermasalah, sehingga terjadi banjir dan genangan di beberapa lokasi Selasa Minggu lalu."

    Adapun rincian serapan belanja yang masih 74,9 persen itu terlihat dari belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, barang jasa dan modal senilai Rp 44,56 triliun, dengan penyerapan baru Rp 29,85 triliun atau 66,95 persen.

    Dan alokasi belanja tidak langsung yang mencakup belanja pegawai, hibah, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain. senilai Rp 33,29 triliun, dengan serapan baru Rp 28,316 triliun atau 85,04 persen.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak khawatir dengan serapan anggaran tahun ini yang masih jauh di bawah target hingga akhir tahun ini. Menurut dia, serapan anggaran sengaja ditahan agar defisit anggaran tahun ini tak membengkak setelah realisasi pendapatan juga ikut menurun.

    "Sekarang beda dengan tahun lalu. Kami tahan karena mengalami penurunan pemasukan," ujar Anies saat ditemui di Cipinang, Jakarta Timur, Jumat 20 Desember 2019.

    Anies menilai bahwa dengan menahan serapan tersebut salah satu upaya untuk mengendalikan serapan anggaran, agar masih sesuai dengan rencana dan target perencanaan. "Karena itu kami mengendalikan, jadi harapannya serapan nanti aman sesuai dengan penerimaan yang kami miliki," ujarnya.

    Anies yakin jika serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sesuai target pada akhir tahun ini, yaitu diangka 84 persen. "Target serapannya Insha Allah akan tercapai 84 persen. Di atas 82 yang penting. Mungkin 83 atau 84," ujarnya.

    IMAM HAMDI | TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.