Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PSI Kembalikan Dana Reses, Mantan Staf Ahok Sebut Jatah 16 Titik

image-gnews
Anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. pemilu.org
Anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. pemilu.org
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan staf Ahok, Ima Mahdiah, menilai wajar bila fraksi PSI  DPRD DKI mengembalikan dana reses yang dialokasikan untuk mereka. Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut fraksi PSI tidak menyelesaikan jatah 16 titik agenda pertemuan dengan warga untuk setiap legislatornya.

"PSI kan tidak menyelesaikan titik resesnya. Ya saya kalau tidak menyelesaikan titik reses, ya saya kembalikan," kata Ima saat dihubungi, Ahad 22 Desember 2019.

Sebelumnya, fraksi PSI mengumumkan pengembalian dana reses Rp 752 juta ke kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Uang itu adalah sisa dari total dana reses Rp 2,44 miliar yang diterima delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI. Mereka hanya menggunakan Rp1,68 miliar sehingga kelebihan dikembalikan.

Dalam laporan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kepada Sekretariat DPRD, partai besutan Grace Natalie itu telah mengunjungi 102 titik lokasi dan menemui 11.600 warga untuk mencatat aspirasi, serta pengaduan mereka selama masa reses pada 4-19 Desember 2019.

Menurut Ima, mantan staf Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat gubernur, DKI mengalokasikan anggaran reses untuk setiap anggota DPRD Rp 297 juta untuk 16 titik agenda pertemuan dengan masyarakat.

Ima mengaku menyerap seluruh dana untuk reses tersebut karena memenuhi 16 titik agenda pertemuan dengan warga. "Bahkan saya lebih dari 16 titik. Saya nambah satu titik jadi 17 dan mengeluarkan uang tambahan pribadi," ujarnya.

Ima telah mendengar Fraksi PSI mengembalikan sisa dana reses sejak beberapa hari lalu. Ima pun bertanya dengan Sekretariat DPRD DKI untuk meminta penjelasan terkait anggaran yang dikembalikan PSI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepada Ima, Sekretariat DPRD DKI menjelaskan bahwa PSI tidak menunaikan seluruh jatahnya bertemu dengan warga. Fraksi PSI DKI mendapatkan alokasi 128 titik pertemuan dengan warga. Namun, mereka hanya bisa menunaikan pertemuan sebanyak 102 titik.

"Bahkan saya diberi tahu Setwan ada anggota Fraksi PSI yang hanya mendatangi enam titik saja," ujar Ima.

Menurut Ima, dengan tidak maksimalnya PSI menyerap anggaran reses justru merugikan konstituen mereka. Sebab, masih ada 26 titik agenda pertemuan dengan konstituen yang mereka tidak tunaikan.

"PSI mengembalikan (sisa reses) tapi hak masyarakat jadi tidak dapat (menyampaikan aspirasinya," ujarnya. "Seharusnya dia (PSI) bisa bertemu masyarakat yang lebih banyak. Kalau saya semestinya dapat 16 titik blusukan bertemu masyarakat. Saya manfaatkan betul."

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan pengembalian uang sisa reses dari setiap anggota fraksi partainya merupakan inisiatif sendiri. "Kebetulan ada sisa dana reses. Jadi wajib dikembalikan," kata William.

Menurut William, pengembalian dana reses dari PSI merupakan suatu langkah yang sederhana. Sebab, sisa uang tersebut memang tidak dasar hukum untuk digunakan lagi. "Jadi harus dikembalikan. Kalau misal satu orang dapat Rp 300 juta dan hanya terpakai Rp 200 juga, ya sisanya dikembalikan," ujarnya. "Sesederhana itu."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

2 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

3 jam lalu

Kreator Konten, Galih Loss. Foto: Instagram.
Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

7 jam lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

MK menyebutkan registrasi perkara sengketa Pileg dimulai pada 23 April 2024.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

7 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

Mantan Ketua MK, Anwar Usman, tidak akan menangani sengketa Pileg untuk PSI.


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

7 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

14 hari lalu

Koordinator GSMKS, simpatisan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo, Edi Tri Wiyanto, memberikan penjelasan tentang adanya indikasi penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, bahkan mengarah kepada praktik politik uang (money politics) mewarnai Pemilu 2024, di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 9 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

Simpatisan PSI Solo menuding ada penyelewengan hingga kecurangan yang dilakukan sejumlah pihak di internal PSI selama pemilu 2024.


Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

16 hari lalu

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (kiri) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023. Kedatangan PKS ke NasDem tersebut merupakan silatuhrahmi bagian dari progres pencalonan Anies Baswedan, dan ingin menunjukkan kesolidan penjajakan Koalisi Perubahan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

PKS menyatakan pihaknya tidak kekurangan stok pemimpin berkualitas.


Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

17 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.