Banjir di Jakarta, Taufik Gerindra: Orang Kaya Ribet

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan melintasi banjir di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa, 17 Deember 2019. Data Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta menyebutkan bahwa tingginya intensitas hujan yang mengguyur beberapa wilayah Jakarta pada hari ini menyebabkan sebanyak 19 wilayah di Ibu Kota tergenang banjir. ANTARA/Jaya Kusuma

    Kendaraan melintasi banjir di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa, 17 Deember 2019. Data Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta menyebutkan bahwa tingginya intensitas hujan yang mengguyur beberapa wilayah Jakarta pada hari ini menyebabkan sebanyak 19 wilayah di Ibu Kota tergenang banjir. ANTARA/Jaya Kusuma

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyindir warga Ibu Kota yang ribut menanggapi air hujan masuk ke Gedung Graha CIMB Niaga hingga banjir di jalan di kawasan Senayan.

    Taufik membandingkan perbedaan orang kaya dan penduduk kampung dalam merespons banjir ketika menerjang wilayahnya. "Yang ribet banjir orang kaya. Waktu kampung saya kebanjiran enggak ribut. Orang kaya mau enak aja," kata Taufik dalam rapat pembahasan banjir di ruang rapat Komisi D Bidang Pembangunan DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 23 Desember 2019.

    Sejumlah titik Ibu Kota sebelumnya digenangi banjir setelah hujan deras sekitar dua jam pada Selasa, 17 Desember 2019. Banjir bahkan melanda jalan protokol seperti yang terjadi di Jalan Asia Afrika, Jakarta. Bahkan, air masuk ke gedung Graha CIMB Niaga.

    Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan agar pemerintah DKI menyiapkan solusi komprehensif guna menangani banjir. Untuk mencari solusi tersebut, menurut dia, pemerintah DKI perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

    Menurut dia, DKI dan pusat harus membahas tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebab, tanggul NCICD yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu rubuh pada awal Desember 2019. Dampaknya air laut melimpas ke tanah DKI. Padahal, tanggul beton sepanjang 100 meter itu berfungsi menghalau ombak.

    "Bukan punya kita (Jakarta) tapi kan dampaknya ke kita. Saya minta siapapun yang menaruh barang di Jakarta seharusnya koordinasi berkaitan dengan spesifikasi (tanggul) misalkan. Mungkin spesifikasinya geblek, begitu kehantam ombak langsung jebol," jelas Taufik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.