TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta pemerintah DKI membahas persoalan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD di Penjaringan, Jakarta Utara.
Tanggul laut yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut sebelumnya roboh pada 4 Desember lalu. Akibat robohnya tanggul laut tersebut, air laut melimpas ke tanah DKI.
"Bukan punya kita (Jakarta) tapi kan dampaknya ke kita. Saya minta siapapun yang menaruh barang di Jakarta seharusnya koordinasi berkaitan dengan spesifikasi (tanggul) misalkan. Mungkin spesifikasinya geblek, begitu kehantam ombak langsung jebol," kata Taufik pada Senin, 23 Desember 2019.
Politikus Partai Gerindra ini sekaligus mengingatkan agar pemerintah DKI menyiapkan solusi komprehensif guna menangani banjir. Karena itu, ia meminta agar pemerintah DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Taufik pun menyindir warga ibu kota yang 'ribut' menanggapi banjir di kawasan Senayan pada 17 Desember lalu. Air sampai masuk Gedung Graha CIMB Niaga hingga jalan protokol di kawasan Senayan.
"Yang ribet banjir orang kaya. Waktu kampung saya kebanjiran enggak ada ribut. Orang kaya mau enak aja," kata Taufik.
Sementara itu, anggota Komisi D, Abdul Ghoni, meminta antar dinas saling berkoordinasi sebelum genangan dan banjir melanda Ibu Kota. Misalnya, Dinas Bina Marga yang tengah merevitalisasi trotoar harus berkomunikasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA).
Tujuannya, kata Ghoni, agar pengerjaan proyek tak menghambat saluran air. "Jakarta ini sangat luar biasa kalau kita betul-betul sama-sama ingin memperbaiki. Tapi kalau hanya bongkar pasang, saya rasa sampai kapanpun tidak akan bisa selesai (banjir) Jakarta," ucap penasehat Fraksi Partai Gerindra di DPRD ini.
