Kisruh Colosseum, Lulung Dukung Anies Baswedan Copot Bawahannya

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Musyawarah Betawi Abraham Lunggana atau akrab disapa Lulung menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota Jakarta, Kamis 26 Desember 2019/ IMAM HAMDI

    Ketua Badan Musyawarah Betawi Abraham Lunggana atau akrab disapa Lulung menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota Jakarta, Kamis 26 Desember 2019/ IMAM HAMDI

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Musyawarah Betawi Abraham Lunggana alias Lulung mendukung tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot anak buahnya yang terlibat dalam pemberian penghargaan kepada diskotek Colosseum Club 1001. Menurut dia, pemberian penghargaan itu memang karena kesalahan bawahan Anies.

    "Itu memang kesalahan saya bilang. Secara internal yang di bawah itu salah," kata Lulung di Balai Kota DKI, Kamis, 26 Desember 2019. "Makanya Anies harus ambil tindakan."

    Anies mencopot Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Alberto Ali karena dianggap lalai dalam memberikan penghargaan kepada Colosseum.

    Colosseum mendapat penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Nominasi Hiburan & Rekreasi - Klab Malam & Diskotek pada 6 Desember lalu. Pemberian penghargaan tersebut sempat diprotes oleh Front Pembela Islam.

    Setelah diprotes, penghargaan tersebut dicabut namun Pemprov DKI beralasan pencabutan tersebut karena Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menemukan adanya penyalahgunaan narkoba disana.

    Anies, menurut Lulung, Anies memiliki tanggung jawab atas kinerja anak buahnya. Artinya, jika ada kesalahan dari anak buah Anies perlu mengevaluasinya.

    Salah satu caranya adalah dengan mengganti atau mencopot dari jabatannya jika terbukti ditemukan kelalaian. Jadi, kata dia, Anies bukan mencuci tangan dalam kasus pencopotan Plt Kepala Disparbud terkait pemberian penghargaan kepada Colosseum.

    "Setiap organisasi pasti ada pemimpinnya. Pemimpin berhak menghukum jika ada anak buah yang lalai."

    Lulung menyarankan ke depan penghargaan untuk tempat hiburan tersebut cukup hanya diberikan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Jadi penghargaan terhadap tempat hiburan itu diberikan karena mereka menjadi wajib pajak yang taat.

    "Tidak perlu Dinas Pariwisata atau gubernur, yang beri penghargaan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.