Bamus Betawi Tak Dapat Dana Hibah, Lulung Siap Keluarkan Rp 10 M

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Musyawarah Betawi Abraham Lunggana atau akrab disapa Lulung menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota Jakarta, Kamis 26 Desember 2019/ IMAM HAMDI

    Ketua Badan Musyawarah Betawi Abraham Lunggana atau akrab disapa Lulung menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota Jakarta, Kamis 26 Desember 2019/ IMAM HAMDI

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) Abraham Lunggana alias Lulung mengatakan telah menerima keputusan pemerintah tidak mengucurkan hibah untuk lembaganya. Anggaran hibah untuk Bamus Betawi ditolak DPRD DKI dalam pembahasan APBD 2020.

    "Saya mengerti anggaran DKI sedang defisit. Saya siap tidak menerima hibah tahun ini," kata Lulung di Balai Kota DKI, Kamis, 26 Desember 2019.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta awalnya sempat mengusulkan anggaran hibah untuk Bamus Betawi serta Komando Daerah Militer Jaya (Kodam Jaya) dalam rapat rancangan APBD DKI 2020 bersama DPRD.

    Usulan penambahan anggaran belanja hibah untuk Kodam Jaya sebesar Rp 55,23 miliar dan Bamus Betawi Rp 6 miliar. Anggaran hibah untuk keduanya ditolak DPRD DKI.

    Lulung mengatakan Bamus Betawi siap untuk mengeluarkan anggaran sendiri untuk menjalankan program lembaganya. Bahkan, Lulung telah menyiapkan Rp 10 miliar untuk berbagai kegiatan Bamus Betawi.

    "Tahun pertama bulan besok saya launching tabungan umroh untuk masyarakat sebagai program Bamus Betawi," ujarnya.

    Selain itu, pada bulan kedua tahun depan, Bamus Betawi juga telah menyiapkan festival palang pintu, bulan ketiga festival kerak telor, keempat festival kampung betawi hingga lebaran betawi.

    "Setiap bulan ada program kegiatan yang sudah diagendakan," ujarnya. "Kami tidak akan berhenti menjalankan program."


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM, Polda Metro Jaya Tutup 10 Ruas Jalan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

    Polisi menutup 10 ruas jalan di sejumlah kawasan DKI Jakarta. Penutupan dilakukan akibat banyak pelanggaran protokol kesehatan saat PPKM berlangsung.