Banjir Lagi, Pengamat Sebut Jakarta Lambat Benahi Drainase

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mendorong sepeda motornya saat banjir menggenangi Jalan Taman Kemang, Jakarta Selatan, Rabu 1 Januari 2020. Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta membuat sejumlah wilayah di Ibu Kota terendam banjir. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Warga mendorong sepeda motornya saat banjir menggenangi Jalan Taman Kemang, Jakarta Selatan, Rabu 1 Januari 2020. Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta membuat sejumlah wilayah di Ibu Kota terendam banjir. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, menyatakan Pemerintah Provinsi Jakarta perlu segera membenahi sistem drainase tata air termasuk memetakan berbagai titik yang berpotensi menimbulkan banjir. Tak hanya itu proses evakuasi pun perlu segera diperbaiki.

    "Segera petakan titik-titik mana yang potensi genangannya paling tinggi," kata Yayat, Rabu, 1 Januari 2020. Menurut Yayat, saat ini wilayah DKI Jakarta tidak dirancang secara maksimal karena desain dari zaman kolonial tetapi masih belum terlalu diperbaharui di era milenial.

    Ia berpendapat Jakarta termasuk lambat melakukan pembaharuan tata kota dalam hal drainase (urban renewal). Sebagai contoh  banyak jalan raya dan bangunan tinggi yang dibangun, tetapi drainasenya cenderung tidak diperbaharui secara maksimal. "Belum lagi beberapa drainase yang ditutup untuk area parkir atau pelebaran jalan," kata Yayat.

    Banjir di Jakarta yang terjadi hari ini dinilai dia mendukung pernyataan ada persoalan dengan tata drainase yang tidak mampu diperbaiki. Apalagi, lanjutnya, saat ini di beberapa titik ada pembangunan yang diduga menutup jalan air seperti pembangunan LRT.

    Yayat juga mengemukakan pentingnya kebijakan evakuasi bagi warga untuk menghindari agar mereka tidak terkena potensi bencana alam yang skalanya bisa lebih besar lagi pada masa mendatang. Menurut dia, penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melihat catatan yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai landasan mengambil langkah-langkah antisipatif.

    Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta para wali kota, camat dan lurah untuk mempersiapkan ruang publik seperti kantor pemerintahan dan sekolah menjadi tempat pengungsian bagi masyarakat yang terdampak banjir.

    "Siapkan evakuasi warga terdampak. Pastikan tempat pengungsian sudah siap. Seluruh kantor pemerintah dan sekolah harus siap menjadi tempat pengungsian," kata Anies di Pintu Air Manggarai, Jakarta.

    Anies juga minta segera didirikan dapur umum. "Siapkan dapur umum, siapkan pos kesehatan dan pastikan semua tenaga kesehatan siap," katanya.

    Selain itu, Anies menyampaikan agar seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta turun ke lapangan di bawah komando lurah setempat untuk membantu masyarakat terdampak banjir.

    "Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan langsung, datangi kantor kelurahan terdekat, bekerja di bawah koordinasi para lurah, membantu untuk menyelamatkan warga," kata Anies.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.