TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan emoh menjawab soal program normalisasi dan naturalisasi sungai di Jakarta yang menjadi program untuk mencegah banjir. Anies menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memperdebatkan konsep tersebut.
Anies bergeming saat ditanya soal pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bahwa normalisasi secara menyeluruh Kali Ciliwung menjadi langkah untuk mencegah banjir di ibu kota.
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi DKI saat ini sedang berkonsentrasi dalam menangani korban akibat bencana banjir. Sebab, saat ini warga lebih membutuhkan bantuan pemerintah ketimbang memperdebatkan masalah normalisasi dan naturalisasi kali.
"Sesudah ini semua selesai, baru kita diskusikan tentang apa yang akan dikerjakan, termasuk perdebatan itu (normalisasi dan naturalisasi)," kata Anies saat meninjau korban banjir di Rumah Susun Rawa Buaya, Jumat 3 Desember 2020
Basuki mengatakan normalisasi Kali Ciliwung belum efektif meredam banjir Jakarta lantaran pekerjaannya belum rampung. "Iya karena belum selesai," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.
Karena proyek tersebut belum selesai seperti rancangan awal, kata Basuki, maka air masih bisa mengalir melalui wilayah yang belum dinormalisasi. Akibatnya, air pun bergerak dan menggenang di permukaan yang lebih rendah. Hal tersebut tampak pada kasus banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.
Sebelumnya program Normalisasi Sungai Ciliwung digagas Jokowi untuk mengatasi derasnya aliran air dari hulu ketika musim hujan. Dalam program tersebut, sungai akan berupaya diperlebar dan diperdalam. Pemerintah juga berencana membangun turap di sisi sungan.
Program Normalisasi Sungai ini tampak terkendala karena Pemprov DKI Jakarta tak mampu melakukan pembebasan lahan bantaran Sungai Ciliwung. Alhasil, Basuki sempat menyatakan bahwa dari 33 kilometer Sungai Ciliwung, baru 16 kilometer diantaranya yang berhasil dinaturalisasi.
