Normalisasi Sungai vs Naturalisasi, M Taufik: Tak Perlu Ribut

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara aliran Sungai Ciliwung di kawasan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019. Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat terkendala pembebasan lahan pada Tahun 2018 untuk mengatasi banjir di Ibukota. ANTARA

    Foto udara aliran Sungai Ciliwung di kawasan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019. Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat terkendala pembebasan lahan pada Tahun 2018 untuk mengatasi banjir di Ibukota. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut tak perlu meributkan metode penanganan banjir di Jakarta dengan cara normalisasi sungai atau naturalisasi sungai.

    Menurut dia, banjir yang melanda Ibu Kota kali ini tidak perlu menyalahkan siapa pun.

    "Duduk bareng, jangan menyalahkan siapa-siapa. Duduk bareng pikirkan gimana nih sodetannya, bagaimana air teralirkan," kata Taufik saat dihubungi, Jumat, 3 Januari 2020. "Jadi tidak usah ribut."

    Taufik berujar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait harus mendiskusikan langkah konkret mencegah banjir. Ihwal banjir di Jakarta, Taufik sepakat dengan pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan bahwa air harus dicegah di hulu agar tak melimpas ke Ibu Kota.

    Seorang warga melintasi banjir di kawasan Kampung Baru, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis, 2 Januari 2020. Banjir yang terjadi sejak Rabu kemarin masih merendam kawasan itu hingga ketinggian leher orang dewasa. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Taufik mencontohkan limpahan air hujan dari Bogor yang masuk ke Jakarta ketika hujan deras pada 1 Januari 2020. Dia menyebut, curah hujan saat itu tinggi sehingga Jakarta kebanjiran.

    Karena itu, politikus Partai Gerindra ini menyarankan, DKI membuat waduk yang terkoneksi dengan sungai di daerah penyangga. Selebihnya, lanjut dia, perlu ada pembahasan lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah.

    "Kalau saya menyarankan DPRD akan mengundang semua itu, Kementerian PUPR, DKI, dan pemerintah daerah lain. Mau enggak mau tata ruangnya harus didiskusikan secara bersama," jelas dia.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan normalisasi Sungai Ciliwung belum efektif meredam banjir Jakarta lantaran pekerjaannya belum rampung. 

    "Iya karena belum selesai," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.

    Hingga kini normalisasi baru dilakukan sepanjang 16 kilometer. Padahal, pemerintah pusat dan DKI awalnya sepakat memasang beton atau sheetpile di Kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer. Sebelumnya program Normalisasi Sungai Ciliwung digagas Jokowi untuk mengatasi derasnya aliran air dari hulu ketika musim hujan.

    Karena proyek normalisasi sungai  tersebut belum selesai seperti rancangan awal, kata Basuki, maka air masih bisa mengalir melalui wilayah yang belum dinormalisasi. Akibatnya, air pun bergerak dan menggenang di permukaan yang lebih rendah. Hal tersebut tampak pada kasus banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.