4 Hari Air Belum Surut, BPBD Ungkap Kendala Tangani Banjir di DKI

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas Basarnas memantau lokasi banjir di Perumahan Green Village, Duri Kepa, Jakarta Barat, Sabtu 4 Januari 2020. Menurut petugas saat ini korban sudah dievakuasi dan beberapa memilih tinggal ditempat tinggal mereka. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Sejumlah petugas Basarnas memantau lokasi banjir di Perumahan Green Village, Duri Kepa, Jakarta Barat, Sabtu 4 Januari 2020. Menurut petugas saat ini korban sudah dievakuasi dan beberapa memilih tinggal ditempat tinggal mereka. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Subedjo mengatakan sejumlah kawasan banjir di ibu kota, hanya bisa mengandalkan pompa penyedot untuk menyingkirkan air bah yang mengepung permukiman warga.

    "Kendalanya memang (wilayah yang masih banjir) berada di cekungan. Jadi hanya mengandalkan penyedotan saja," mata Subedjo saat dihubungi, Sabtu, 4 Januari 2019. Banjir telah mengepung ibu kota sejak empat hari lalu. Ketinggian banjir di permukiman warga berkisar 1-3,1 meter.

    Data BPBD DKI, hingga hari ini masih ada 12 kecamatan yang terendam banjir. Wilayah yang masih banyak tergenang banjir beranda di kawasan Jakarta Barat. Di sana ada enam kecamatan yang masih terendam banjir. Lalu disusul Jakarta Timur tiga kecamatan; Jakarta Utara dua kecamatan, dan Jakarta Selatan satu kecamatan.

    Salah satu wilayah yang masih tergenang air di antaranya Kelurahan Duri Kosambi dan Semanan di Jakarta Barat; Kelurahan Teluk Gong, Jakarta Barat. Kata Subedjo, di kawasan yang masih tergenang tersebut masih terus dilakukan penyedotan air.

    "Di sana ada pompa stasioner dan pompa mobile untuk mengalirkan air ke sungai. Kalau sungai masih tinggi kami upayakan menunggu dikit," ujarnya.

    Jika tidak ada hujan lagi, Subedjo memperkirakan Minggu besok air sudah surut di lokasi yang tergenang saat ini. "Paling kalau tidak ada limpahan hujan lagi, nanti itu air masih bisa kami pindahkan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.