FITRA Sebut Ada Pemotongan Anggaran Banjir Jakarta

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas Basarnas memantau lokasi banjir di Perumahan Green Village, Duri Kepa, Jakarta Barat, Sabtu 4 Januari 2020. Menurut petugas saat ini korban sudah dievakuasi dan beberapa memilih tinggal ditempat tinggal mereka. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Sejumlah petugas Basarnas memantau lokasi banjir di Perumahan Green Village, Duri Kepa, Jakarta Barat, Sabtu 4 Januari 2020. Menurut petugas saat ini korban sudah dievakuasi dan beberapa memilih tinggal ditempat tinggal mereka. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menyebut ada pemotongan anggaran program pengendalian banjir oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurut Misbah, pemotongan anggaran mencapai angka Rp 500 miliar. 

    "Pemotongan anggaran penanganan banjir itu berdampak pada banjir yang terjadi di DKI Jakarta sejak 31 Desember 2019 hingga saat ini," ujar Misbah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu malam, 4 Januari 2019.

    Ia menilai pemotongan anggaran tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap penanggulangan banjir. Tak hanya itu, konsep naturalisasi yang digembar-gemborkan Anies Baswedan melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 terlambat diterbitkan dan belum jelas implementasinya. Akibatnya, Misbah mengatakan, tidak ada dokumen strategis pengendalian dan penanggulangan banjir saat ini. 

    Selain soal pemotongan anggaran, FITRA juga menyatakan serapan anggaran Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk program pengendalian banjir dan abrasi tidak maksimal. Ia mencontohkan, dari total Rp 3,87 triliun anggaran pada tahun 2019, serapan anggaran hanya 60,7 persen dan realisasi kinerja mencapai 64 persen. Angka itu berjarak cukup jauh dari target capaian 83 persen yang tercantum dalam RPJMD DKI untuk tahun anggaran 2018-2019.

    "Untuk diketahui, pada tahun 2020 anggaran penanganan banjir dan abrasi mengalami penurunan sebanyak 21 persen (atau senilai Rp 672 miliar) dibandingkan tahun sebelumnya," tulis Misbah.

    Atas dasar itu, Misbah menyarankan agar mengganti Kepala Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta yang berkinerja buruk. Selain itu, ia juga menyarankan pencopotan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), yang menurutnya, tidak berkontribusi terhadap pengendalian dan penanganan banjir. 

    "Pemerintah Pusat juga harus mendesak Pemprov DKI dan Pemprov Jabar untuk melanjutkan program normalisasi sungai dan bekerjasama mengembangkan konsep penanggulangan banjir yang lebih komprehensif," ujar Misbah.

    M JULNIS FIRMANSYAH 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.