Pasca Banjir Jakarta, Sampah Mulai Bermunculan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perabotan yang dibuang warga Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Perabotan itu dibuang karena sudah tidak bisa terpakai pasca terendam lumpur yang dibawa banjir Jakarta kemarin, Rabu, 7 Februari 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Perabotan yang dibuang warga Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Perabotan itu dibuang karena sudah tidak bisa terpakai pasca terendam lumpur yang dibawa banjir Jakarta kemarin, Rabu, 7 Februari 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, memimpin langsung kerja bakti membersihkan lumpur dan sampah bekas banjir di permukiman dekat bantaran Kali Ciliwung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Ahad pagi, 5 Januari 2020.

    Marullah yang mengenakan sepatu bot dan topi hitam ikut menyerok lumpur di pekarangan rumah warga. Ia juga memeriksa sejumlah rumah yang mengalami kerusakan di RW 05 dan RW 10, Kelurahan Tanjung Barat.

    "Instruksi dari Bapak Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan), kegiatan kerja bakti ini berlangsung sampai (seluruh sisa lumpur dan sampah) tuntas dibersihkan," kata Marullah.

    Selain untuk membersihkan lingkungan, ia menyebut, kegiatan kerja bakti juga bertujuan memupuk solidaritas antarwarga agar peduli terhadap korban banjir.

    "Saat ini kami lihat, semua unsur masyarakat turun. Mulai dari elemen pemerintah daerah, Babinsa, Kepolisian, Polres Jakarta Selatan, semua turun untuk membantu," kata Marullah.

    Kegiatan kerja bakti di daerah terdampak banjir di Tanjung Barat berlangsung sejak pukul 06.00 WIB. Sejumlah petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) Kelurahan Tanjung Barat bersama warga mengangkut sampah sisa banjir, seperti busa kasur, potongan lemari, kaca, kayu-kayu bekas pintu dan jendela roboh.

    Selain Tanjung Barat, Marullah dijadwalkan memimpin kerja bakti di Kelurahan Rawajati dan Kelurahan Pengadegan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.