DKI Bakal Bebaskan 118 Bidang Lahan untuk Naturalisasi Tahun Ini

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (atas) dan yang sudah dinormalisasi (bawah kanan) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu, 5 Januari 2020. Rencana pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi yang menjadi program Gubernur Anies Baswedan hingga saat ini belum mencapai target. ANTARA

    Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (atas) dan yang sudah dinormalisasi (bawah kanan) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu, 5 Januari 2020. Rencana pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi yang menjadi program Gubernur Anies Baswedan hingga saat ini belum mencapai target. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI menyatakan bakal membebaskan 118 bidang lahan di bantaran Kali Ciliwung, tahun ini. Lahan yang akan dibebaskan tersebar di Kelurahan Tanjung Barat, Pejaten Timur, Cililitan, Bale Kembang.

    "Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 600 miliar untuk pembebasan sungai dan waduk," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air Juaini Yusuf di Balai Kota DKI, Senin, 6 Januari 2020.

    Juaini menuturkan setelah lahan tersebut dibebaskan, Kementerian PUPR bisa kembali melakukan normalisasi Ciliwung. Sebab, kewenangan untuk menormalisasi Ciliwung menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. "Kami hanya membebaskan lahannya saja."

    Pemerintahan awalnya ingin membebaskan lahan tersebut pada 2019. Namun, dibatalkan karena ada efisiensi anggaran. Tahun kemarin, Pemerintah Provinsi DKI telah mengalokasikan Rp 160 miliar untuk membebaskan lahan di empat kelurahan tersebut.

    Pemerintah, kata dia, bakal melakukan naturalisasi sungai di empat kelurahan itu. "Kalau melihat NJOP yang mau naik lagi, mungkin anggaran akan ditinjau ulang."

    Juaini berharap tidak ada kendala dalam pembebasan lahan untuk naturalisasi tersebut, dan bisa selesai tahun ini pembayarannya. Pemerintah bakal meminta bantuan badan pertanahan untuk memastikan legalitas lahan uang bakal dibebaskan."Kadang-kadang satu surat saja ada dua ahli waris, tentunya kan kami harus tunggu mereka sepakat dulu baru dibayarkan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.