Banjir Jakarta, 697 Orang Masih Mengungsi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah badut yang tergabung dalam Aku Badut Indonesia (ABI) menghibur anak-anak korban banjir di pengungsian Kompleks IKPN Bintaro, Jakarta Selatan, Ahad, 5 Januari 2020. Kegiatan yang dilakukan para badut tersebut sebagai trauma healing bagi anak-anak korban banjir. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah badut yang tergabung dalam Aku Badut Indonesia (ABI) menghibur anak-anak korban banjir di pengungsian Kompleks IKPN Bintaro, Jakarta Selatan, Ahad, 5 Januari 2020. Kegiatan yang dilakukan para badut tersebut sebagai trauma healing bagi anak-anak korban banjir. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 697 orang masih mengungsi di hari ketujuh banjir Jakarta. Pengungsi terbanyak berada di Jakarta Barat, yakni 546 jiwa.

    Jumlah pengungsi terbanyak kedua ada di Jakarta Selatan sebanyak 101 jiwa dan Jakarta Timur 10 orang. Seluruh pengungsi ditampung di tujuh titik. Sedangkan di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi.

    Data dari BPBD DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa air belum sepenuhnya surut hingga Senin, 7 Desember 2019. Daerah yang masih tergenang adalah Jakarta Barat dengan ketinggian air 10-40 sentimeter.

    Air tersebut merupakan luapan dari sungai Angke, Pesanggrahan, Kanal Banjir Barat dan rob. Banjir masih tersisa di tiga RW dan tiga RT. Satgas SDA tingkat kecamatan disebut masih melakukan penyedotan air banjir. Sedangkan pembersihan tali-tali air dikerjakan oleh petugas PPSU. Namun, daerah lain di Jakarta disebut sudah bebas dari air banjir.

    Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan korban meninggal akibat longsor serta banjir Jakarta dan sekitarnya meningkat menjadi 67 orang.

    "Jumlah korban meninggal bertambah tujuh orang, yang semula 60 orang menjadi 67 orang per tanggal 6 Januari 2020," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo, kemarin.

    M YUSUF MANURUNG | HALIDA BUNGA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.