TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat diperpanjang hingga tujuh hari lagi. Sebab masih cukup banyak permasalahan pascabanjir belum selesai.
"Masih sangat diperlukan penanganan di lapangan seperti pengangkutan sampah dan pembersihan jalan-jalan utama yang terkena banjir," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Bekasi, Selasa, 7 Januari 2020.
Menurut dia, ada hal yang lebih besar untuk dihadapi dan mendapat penanganan serius yang menjadi persoalan pascabanjir, yaitu tumpukan sampah yang sudah mulai menimbulkan aroma tak sedap.
"Saya akan menghubungi pak Gubenur Anies untuk memberikan ruang di TPST Bantargebang agar sampah-sampah akibat banjir ini dapat dibuang ke sana," kata Rahmat.
Pelaksana Tugas Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsian BNPB Jawa Barat, Joko Wismoko mengatakan, perpanjangan status tanggap darurat di Kota Bekasi oleh kepala daerahnya supaya pemerintah setempat dapat mengambil langkah perbaikan kawasan yang terdampak bencana.
"Jadi ketika Pemkot Bekasi membutuhkan pengadaan-pengadaan kebutuhan tanggap darurat ini, kita tidak perlu melakukan pelelangan, tetapi dapat secara langsung atau penunjukan langsung," kata Joko.
Adapun untuk mempercepat penanganan sampah dan lumpur pasca- banjir, Pemkot Bekasi telah menyewa sebanyak 65 truk untuk membantu pengangkutan sampah ke TPA Sumurbatu. Pemerintah sendiri sejak banjir surut telah menyiagakan 307 truk sampah.
