Konsultan Sebut Dampak Banjir Jakarta ke Properti di Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat enam hari pasca banjir, Selasa, 7 Januari 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    Kondisi Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat enam hari pasca banjir, Selasa, 7 Januari 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Konsultan properti Colliers International menyatakan dampak banjir Jakarta terhadap kinerja sektor properti ibu kota hanya akan terasa dalam jangka pendek.

    "Secara umum, efek jangka pendeknya akan terasa, tetapi contoh kawasan Kelapa Gading meski kebanjiran, propertinya tetap stabil," kata Senior Associate Director Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, di Jakarta, Rabu 8 Januari 2020.

    Ferry mengemukakan hal tersebut dalam paparan properti ketika ditanyakan mengenai dampak bencana banjir terhadap kinerja sektor properti di kawasan ibukota dan sekitarnya, terutama di dalam bidang residensial.

    Menurut dia, dampak dari banjir terhadap properti hanya akan berjangka pendek antara lain karena tanah di Jakarta secara umum tidak banyak.

    Sejumlah warga sudah mulai beraktivitas kembali usai diterjang banjir terparah di Perumahan Green Village, Duri Kepa, Jakarta, Ahad, 5 Januari 2020. Sebagian toko yang sempat kebanjiran sudah mulai bisa digunakan. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Dengan demikian, lanjutnya, banyak warga yang tidak ingin pindah dan menganggap banjir adalah risiko yang harus diantisipasi, terutama ketika pembangunan infrastruktur juga semakin gencar.

    "Setiap saat kalau banjir besar atau kebanjiran, (warga yang kebanjiran) tidak ada terbersit dari mereka untuk pindah karena secara historis mereka sudah merasa nyaman," kata Ferry Salanto.

    Masih terkait dengan banjir, Ferry juga menyatakan gagasan untuk menghapus Amdal adalah hal yang kurang pas karena salah satu penyebab banjir adalah proses pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan pihaknya memperkuat penerapan kebijakan "crisis management" (manajemen krisis) dalam mengantisipasi banjir susulan.

    "Menghadapi tanggal 10-15, menurut BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) akan terjadi puncak banjir di Januari. Semua kita tidak lanjuti, itu crisis management kita," ujar Basuki di Jakarta, Senin lalu.

    Ia mengemukakan PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) telah melakukan survei di 180 titik rawan banjir, salah satunya disebabkan saluran air kecil, drainase tertutup, dan tanggul jebol.

    Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah banyaknya tanggul yang jebol di wilayah Bekasi. Pihaknya tengah berupaya untuk memperbaiki sehingga banjir tidak kembali terjadi.

    Selain itu PUPR juga akan memperlebar dan memperdalam embung atau penampungan air di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    "Halim kenapa banjir? Karena embungnya tidak mampu menampung. Kita perlebar, dari 20.000 meter kubik menjadi 50 ribu meter kubik kapasitasnya. Kedalamannya juga, dari dua meter kita jadikan lima meter. Kita juga segera tindak lanjuti sekarang," ucap Basuki.

    Tak hanya itu, PUPR juga akan memperbaiki drainase di sejumlah titik jalan tol, terutama KM 24 yang tersumbat akibat proyek kereta cepat untuk mengantisipasi banjir Jakarta. BMKG memprediksi puncak musim hujan baru terjadi pada Februari 2020. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Rapid Test, Swab, dan TB-TCM dalam Deteksi Virus Corona

    Ada tiga tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi virus corona di dalam tubuh, yaitu dengan Rapid Test, Swab, atau metode TB-TCM. Simak perbedaannya.