470 Orang Gugat Anies Baswedan Soal Banjir Jakarta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga sudah mulai beraktivitas kembali usai diterjang banjir terparah di Perumahan Green Village, Duri Kepa, Jakarta, Ahad, 5 Januari 2020. Sebagian toko yang sempat kebanjiran sudah mulai bisa digunakan. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Sejumlah warga sudah mulai beraktivitas kembali usai diterjang banjir terparah di Perumahan Green Village, Duri Kepa, Jakarta, Ahad, 5 Januari 2020. Sebagian toko yang sempat kebanjiran sudah mulai bisa digunakan. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim advokasi banjir Jakarta 2020, Alvon K. Palma mengatakan sekitar 470 warga sudah mendaftarkan diri untuk ikut dalam gugatan class action terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya. Pendaftaran dilakukan melalui email yang disediakan tim yakni banjirdki2020@gmail.com.

    "Besok hari terakhir pendaftaran," kata Alvon saat dihubungi Tempo pada Rabu, 8 Januari 2020.

    Gugatan class action terhadap Anies dilakukan untuk menuntut ganti rugi akibat banjir yang melanda Jakarta pada awal 2020. Tim menyediakan enam kuasa hukum bagi para korban yaitu Diarson Lubis, Alvon K. Palma, Ridwan Darmawan, Pitri Indrianingtyas, Azas Tigor Nainggolan, dan Noni T. Purwaningsih.

    Dalam surat edaran yang disebarkan tim advokasi banjir Jakarta 2020, gugatan dilayangkan untuk mencegah terjadi kembali dampak buruk dan kerugian akibat banjir "Perlu adanya dilakukan sebuah upaya hukum dari masyarakat agar ada efek jera atau pembelajaran bagi pemangku kebijakan terkait, dalam hal ini Pemprov Jakarta merujuk pada Gubernur Jakarta Anies Baswedan," demikian bunyi edaran itu.

    Hujan di Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Banten pada awal tahun 2020 menelan korban jiwa lebih dari 60 orang. Hujan juga mengakibatkan ribuan orang mengungsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.