Dewan Dorong DKI Bentuk Badan Penanggulangan Banjir

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membersihkan sampah yang tersangkut di aliran Kanal Banjir Barat Ciliwung, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membersihkan sampah yang tersangkut di aliran Kanal Banjir Barat Ciliwung, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi membentuk badan tersendiri untuk menangani banjir. "Biar fokus dan masalah banjir selesai harusnya ada badan sendiri yang menangani banjir," kata Ketua Fraksi Golkar Basri Baco di DPRD DKI, Rabu, 8 Januari 2020.

    Menurut Baco, selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tidak fokus menangani banjir di ibu kota. Padahal, banjir merupakan masalah utama yang dihadapi kota ini setiap tahun.

    Badan banjir yang terpisah, kata dia, nantinya bisa berfokus untuk menangani bencana itu dengan membuat konsep dan mengeksekusinya. "Mungkin di Jakarta banjir belum dianggap bencana. Mau nunggu Monas (Monumen Nasional) tenggelam dulu baru dibilang bencana."

    Kata Baco, Anies masih mempunyai waktu tiga tahun untuk menanggulangi masalah banjir. Menurut Baco, pemerintah mampu untuk mencegah banjir di ibu kota. "Belanda saja bisa. Masa kita enggak. Keadaan Belanda bahkan lebih rendah dari laut daripada Jakarta."

    Ia menuturkan banjir masih bisa ditanggulangi dengan melakukan normalisasi sungai, waduk dan membangun banyak sumur resapan. Pemerintah, kata di, harus fokus pada penyelesaian masalah banjir melalui satu badan yang menanggulangi bencana tersebut.

    "Kalau hanya mengandalkan BPBD tidak fokus. Banjir kan masalah utama di DKI. Jadi harus ada badan yang khusus menanganinya," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.