Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapat dengan Jokowi, Wali Kota Usul Relokasi Pondok Gede Permai

Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat tekait banjir bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. Banjir melanda sejumlah daerah di Indonesia pada 1 Januari 2020 lalu. TEMPO/Subekti
Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat tekait banjir bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. Banjir melanda sejumlah daerah di Indonesia pada 1 Januari 2020 lalu. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengusulkan relokasi Perumahan Pondok Gede Permai dalam rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu 8 Januari 2019. Perumahan di tepi Kali Bekasi itu terkena dampak banjir terparah, terendam hingga hampir 4 meter.    

"Kemarin saya ngomong sama Presiden, Pondok Gede Permai harus direlokasi, dijadikan polder. Tapi kan mereka nggak pernah mau dari 2014, warganya," kata Rahmat Effendi di Bekasi, Kamis 9 Januari 2020.

Usul relokasi itu dilontarkannya guna mengurangi risiko banjir di perumahan itu. Banjir kali ini menurut Rahmat adalah yang terparah dalam sejarah. Air baru surut esok harinya, bahkan ada yang sampai Jumat dini hari, 3 Januari 2019. 

"Dalam sejarahnya Bekasi belum pernah seperti ini, banjir merata," kata Rahmat Effendi saat meninjau banjir di Vila Taman Kartini pada 3 Januari lalu. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Warga melintas di depan rumah yang hancur akibat diterjang banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jumat, 3 Januari 2020. Menurut warga banjir tersebut salah satu yang terparah sejak beberapa tahun terakhir. TEMPOHilman Fathurrahman W

Ada dua penyebab banjir Bekasi. Pertama karena curah hujan yang tinggi. Dampaknya banjir di permukiman warga di luar bantaran Kali Bekasi. Kondisinya merata, hampir tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan, banjir kedua disebabkan meluapnya Kali Bekasi karena kiriman air dari Bogor melalui Kali Cikeas dan Cileungsi.

Titik terparah banjir Bekasi berada di Perumahan Pondok Gede Permai, Vila Nusa Indah, dan Kemang IFI, Perumahan di Jalan Kartini, dan perkampungan di Teluk Pucung. Ketinggian di lokasi ini mencapai empat bahkan ada yang lima meter.

Dalam rapat dengan Presiden Jokowi di istana, tak hanya dibahas soal banjir Bekasi melainkan juga banjir Jabodetabek. Selain Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, rapat itu juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim serta Bupati Bogor Ade Yasin.     

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ribuan Massa Pendukung Jokowi, Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo Hari Ini

3 jam lalu

Massa pedukung Jokowi deklarasikan dukung Ganjar Pranowo di Basket Hall, Senayan, Jakarta, Sabtu 3 Juni 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Ribuan Massa Pendukung Jokowi, Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo Hari Ini

Relawan pendukung Jokowi tak mempermasalahkan siapa pun pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.


Johnny G. Plate Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan BTS, Begini Detail Proyeknya

4 jam lalu

Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka korupsi proyek pembangunan menara internet base transceiver station (BTS) 4G. Salah satunya Menkominfo Johnny Plate.
Johnny G. Plate Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan BTS, Begini Detail Proyeknya

Proyek BTS yang menjerat Johnny G. Plate berawal dari instruksi Presiden Jokowi. Bermasalah sejak awal.


Terkini: Penambangan Pasir Laut Ilegal di Tanah Air, KAI Catat Terjadi Lonjakan Penumpang Selama Libur Panjang

4 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Terkini: Penambangan Pasir Laut Ilegal di Tanah Air, KAI Catat Terjadi Lonjakan Penumpang Selama Libur Panjang

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengungkapkan penambangan pasir laut ilegal di Tanah Air.


Pemerintah Klaim Pasir Laut yang Diekspor Hanya Sedimentasi, Pengamat: Bertentangan dengan Hasil Riset Ilmiah

5 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Pemerintah Klaim Pasir Laut yang Diekspor Hanya Sedimentasi, Pengamat: Bertentangan dengan Hasil Riset Ilmiah

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan buka suara soal klaim pemerintah bahwa pasir laut yang diekspor hanya berupa hasil sedimentasi. Ia berujar hal itu tidak sesuai dengan hasil riset ilmiah.


Ganjar Pranowo Sebut PDIP dan PAN Tak Hanya Sepakat Soal Pilpres

6 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kedua kiri), Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (Kanan), dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (kiri) saat melakukan pertemua di kantor DPP PDI Perjuangan, Jumat, 2 Juni 2023. Kunjungan Partai Amanat Nasional (PAN) ke PDI Perjuangan sebagai bentuk silahturahmi dan kerja sama partai politik seperti membahas penjajakan kerja sama koalisi Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ganjar Pranowo Sebut PDIP dan PAN Tak Hanya Sepakat Soal Pilpres

Ganjar Pranowo membeberkan hasil pertemuan antara PDIP dan PAN kemarin.


Penambangan Pasir Laut Ilegal Sudah Terjadi di Banyak Tempat, DFW: Ada Ekspor ke Sebuah Negara di Asia dari Natuna

6 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Penambangan Pasir Laut Ilegal Sudah Terjadi di Banyak Tempat, DFW: Ada Ekspor ke Sebuah Negara di Asia dari Natuna

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengungkapkan penambangan pasir laut ilegal di sejumlah wilayah Tana Air.


Safari Politik, Ganjar Pranowo Kunjungi Pondok Pesantren Buntet di Cirebon

6 jam lalu

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (kiri) bersama Pengasuh Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat, KH. Adib Rofi'uddin (kanan) di kediaman Kiai Adib, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (3/6/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri.
Safari Politik, Ganjar Pranowo Kunjungi Pondok Pesantren Buntet di Cirebon

Ganjar Pranowo mendapatkan wejangan dari pimpinan Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat


Jadi Korban Penipuan Rp 9,8 Miliar Tak Ada Keadilan, Jessica Iskandar Mengadu ke Jokowi

11 jam lalu

Jessica Iskandar. Foto: Instagram @inijedar.
Jadi Korban Penipuan Rp 9,8 Miliar Tak Ada Keadilan, Jessica Iskandar Mengadu ke Jokowi

Jessica Iskandar berharap Presiden Jokowi bisa membantunya mendapatkan keadilan dengan penangkapan orang yang sudah menipunya.


Dituding Bermuka Dua, Politikus NasDem Sebut PDIP Kacang Lupa Kulit

14 jam lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022.
Dituding Bermuka Dua, Politikus NasDem Sebut PDIP Kacang Lupa Kulit

Willy pun meminta agar PDIP dapat bersikap dewasa, jangan melakukan provokasi-provokasi yang dianggapnya sebagai recehan.


KKP Optimistis Tidak akan Ada Ekspor Pasir Laut Ilegal, Begini Pengawasannya

1 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. KKP mengeklaim beleid tersebut untuk mengantisipasi pengerukan pasir laut yang bakal berdampak terhadap kerusakan lingkungan.Tempo/Tony Hartawan'
KKP Optimistis Tidak akan Ada Ekspor Pasir Laut Ilegal, Begini Pengawasannya

KKP meyakini tidak akan ada ekspor pasir laut ilegal dengan ditekennya PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.