TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat tidak lagi mempertentangkan konsep naturalisasi dan normalisasi sungai di Ibu Kota. Menurut Anies, antara normalisasi dan naturalisasi merupakan kebijakan yang sama-sama ingin melebarkan sungai agar daya serap air lebih banyak.
"Semuanya (normalisasi dan naturalisasi) sama," kata Anies di Balai Kota, Kamis, 9 Januari 2020.
Naturalisasi merupakan konsep yang ditawarkan Anies dengan mengembalikan sepadan sungai seperti keadaan awal yang alami. Sedangkan, normalisasi merupakan konsep mengembalikan lebar sungai dan melakukan pembetonan di sepadannya.
Anies meminta media tidak lagi membenturkan konsep naturalisasi pemerintah provinsi dengan normalisasi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Kalau hal kompleks dijadikan headline, sering kali kan tidak seluruh kosa kata masuk. Kami kolaboratif kok," ujar dia.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengatakan mendukung semua program pemerintah pusat untuk menormalisasi sungai, seperti di Kali Ciliwung. Menurut Anies, pemerintah daerah maupun pusat telah mempunyai kewenangan masing-masing dalam menangani sungai.
"Kami juga pemerintah, tapi urusi wilayah DKI. Ada pemerintah (pusat) yang urusi wilayah nasional," ujarnya. "Kami support dan kami komunikasi intensif."
Anies menuturkan timnya telah menemui Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane untuk membahas kelanjutan normalisasi Ciliwung. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu, kata Anies, semua sepakat saling support.
Bahkan, kata Anies, pemerintah pusat juga mendukung konsep naturalisasi dari DKI. "Beliau (Menteri PUPR) juga sampaikan, mana yang naturalisasi kami bantu. Mana yang normalisasi kita bantu. Jadi nggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar dia.