TEMPO.CO, Serang -Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mencak-mencak terhadap pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Andra Soni yang menilai Pemprov Banten gagap dalam penanganan banjir bandang dan longsor.
“Bilangin itu ke ketua dewannya. Jangan bilang gagap, gagap. Kita sejak hari pertama sudah siap siaga,” ujar bekas Walikota Tangerang dua periode tersebut dengan nada tinggi di Pendopo Gubernur, Curug, Kota Serang, Kamis, 9 Januari 2020.
Dia menilai Pemprov banten sudah bekerja maksimal sejak hari pertama bencana dengan mendistribusikan bantuan logistik kepada para korban bencana di Kabupaten Lebak. Bahkan, kata WH anak buahnya terus menyisir area yang terkena dampak bencana hingga ke daerah yang terisolir.
“Dimana-mana evakuasi itu tidak akan selesai dalam satu hari, terus kita validitasi data korban. Mana ada kejadian bencana selesai satu hari. Ini belum apa-apa ini udah bilang gagap-gagap,” tegasnya.
Terkait tudingan soal Kepala BPBD Banten yang masih jabat Pelaksana tugas (Plt) sehingga diangap tidak maksimal dalam menangani kebencanaan WH membantah. Ia tetap mengaku sudah terjun langsung ke lapangan dan memberikan bantuan logistik sejak hari pertama bencana. “Jadi jangan asal ngomong. Yang kaya begitu diberitain,” ujar Wahidin.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menilai Pemprov Banten masih gagap dalam penanganan bencana. Menurut Andra, penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan yang dilakukan Pemprov Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih gagap dalam melakukan penanganan pasca bencana.
“Soal data dampak bencana misalnya, Provinsi nampak kesulitan menghimpunnya. Akibatnya, data tiap instansi dan daerah berbeda-beda. Proses penanganan dan evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Lebak BPBD Banten juga sangat lamban,” kata Andra kemarin.
Andra Soni meminta Pemprov Banten mempersiapkan data terpadu untuk menghimpun data-data dampak bencana. Sehingga pemprov memiliki pusat data yang terpercaya untuk sumber penanganan bencana. “Mesti ada pusat data terpadu,” katanya.
Menurutnya, selain karena belum terisinya jabatan Kepala BPBD Provinsi Banten definitif, juga tidak adanya crisis center yang menyebabkan tidak sinkronnya data korban bencana. “Jabatan Kepala BPBD Banten masih dijabat oleh plt, ini sudah cukup lama dan data yang tersedia masih berbeda antara satu dengan yang lainnya, bagaimana tidak gagap menangani bencana. artinya mampu menghadapi bencana tapi tidak maksimal,” katanya.
Politisi Partai Gerindra tersebut berharap kondisi tersebut dapat segera diperbaiki. Lemahnya koordinasi masih terjadi dalam menangani penanggulangan bencana di Lebak. Hal itu terlihat ketika penanganan bencana yang kembali datang di penghujung tahun.
“Kita harus siap menangani bencana, dan ini sudah terbukti dua tahun berturut-turut. Waktu itu akhir tahun gagap menangani Tsunami, dan sekarang diawal tahun banjir bandang,” tegasnya. Menurutnya, BPBD yang mendapat dukungan aggaran dari Pemprov Banten mestinya lebih cepat dan tanggap dalam menangani bencana banjir bandang.
“Namun temuan di lapangan, aksi penyaluran bencana dan evakuasi korban bencana banjir bandang lebih banyak dilakukan oleh relawan, ormas. Kan sudah diberi anggaran untuk siap menghadapi bencana,” kata politisi muda itu soal penanganan banjir bandang di Kabupaten Lebak.
