Anies Baswedan Dihadang Pansus Banjir dan Class Action

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) memberi sambutan saat ibadah misa malam Natal di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Desember 2019. Ketujuh gereja yang bakal didatangi Anies adalah Geraja Santo Kristoforus, HKBP Petojo, Katolik Keluarga Kudus Rawa Mangun, HKBP Rawamangun, GPIB Immanuel, Katedral dan GPIB Paulus. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) memberi sambutan saat ibadah misa malam Natal di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Desember 2019. Ketujuh gereja yang bakal didatangi Anies adalah Geraja Santo Kristoforus, HKBP Petojo, Katolik Keluarga Kudus Rawa Mangun, HKBP Rawamangun, GPIB Immanuel, Katedral dan GPIB Paulus. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kontroversi soal penyebab banjir Jakarta di awal 2020 menyulut berbagai pihak meminta pertanggungjawaban Gubernur DKI Anies Baswedan. Anggota DPRD DKI memilih jalur pembentukan panitia khusus banjir.

    Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengklaim beberapa fraksi telah bersedia membentuk panitia khusus atau Pansus banjir Jakarta 2020.

    "Sudah ada enam partai yang setuju untuk pembuatan Pansus Banjir," kata Baco saat ditemui di DPRD DKI, Rabu, 8 Januari 2020.

    Enam fraksi yang diklaim telah setuju pembentukan Pansus banjir adalah Fraksi Golkar, PAN, Nasdem, PSI, PDI dan Demokrat. Sedangkan, tiga fraksi lainnya, yakni Gerindra, PKS dan PKB, akan menyusul. "Kami harap sembilan fraksi semuanya ikut untuk bergabung membentuk Pansus Banjir."

    Fraksi Gerindra mengatakan akan mendukung pembentukan pansus banjir.

    "Kembali lagi selama tujuannya untuk kebaikan penanganan ke depan bukan untuk menyerang pribadi seseorang dan sesuai arahan partai kenapa tidak untuk mendukungnya," kata Ketua Fraksi Gerindra DKI Rani Mauliani melalui pesan singkatnya, Kamis, 9 Januari. 2019. "Pastilah didukung."

    Selama pembentukan itu memungkinkan dan untuk kebaikan, menurut dia, tidak ada salahnya Pansus banjir dibentuk. Sebab, ia melihat, penyebab banjir di Ibu Kota kemarin diduga ada kelalaian dari Pemerintah Provinsi DKI. "Contoh kecil mesin pompa yang rusak yang mungkin karena tidak adanya perawatan berkala," ujarnya

    Pansus Banjir, kata dia, nantinya bakal bertujuan untuk mengantisipasi lebih baik lagi terjadinya air bah di ibu kota. "Pansus Banjir kan tujuannya agar bila terjadi banjir dapat diantisipasi lebih baik lagi," katanya.

    Adapun Ketua Fraksi PAN Lukman Hakim menyatakan partainya masih berpikir untuk ikut terlibat dalam pembentukan Pansus banjir, atau tidak. Partainya, kata dia, bakal memutuskan secara resmi bergabung dalam Pansus setelah rapat antara ketua fraksi di DPRD DKI Senin pekan depan.

    Lukman juga masih membicarakan pembentukan Pansus banjir di internal partainya. "Masalah pansus kami belum duduk antarketua fraksi lagi. Janjinya Senin."

    Jika politikus Kebon Sirih memilih pembentukan Pansus banjir, koalisi masyarakat mengajukan gugatan class action.

    Gugatan class action warga yang menuntut ganti rugi akibat banjir terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya itu bakal segera didaftarkan. Menurut anggota tim adokasi banjir Jakarta 2020, Alvon K. Palma, gugatan itu rencananya bakal dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    "Habis minggu ini kita akan langsung daftar," ujar Alvon saat dihubungi Tempo pada Rabu, 8 Januari 2020.

    Menurut Alvon, sekitar 470 warga Jakarta sudah mendaftarkan diri untuk ikut dalam gugatan class action tersebut. Pendaftaran dilakukan melalui email yang disediakan tim yakni banjirdki2020@gmail.com.

    Alvon mengatakan, tergugat dalam kasus ini merupakan personal dan kelembagaan. Selain ganti rugi uang, pihaknya juga akan menggugat sejumlah kebijakan. Untuk besaran materiil dalam gugatan, Alvon mengatakan tim masih menghitung.

    "Cara menghitungnya dari data yang kita dapat, berapa kerugian masing-masing orang, kemudian dikalikan berapa jumlah orang terdampak di Jakarta," ujar Alvon.

    Gugatan class action terhadap Anies dilakukan untuk menuntut ganti rugi akibat banjir yang melanda Jakarta pada awal tahun 2020. Tim menyediakan enam kuasa hukum bagi para korban yaitu Diarson Lubis, Alvon K. Palma, Ridwan Darmawan, Pitri Indrianingtyas, Azas Tigor Nainggolan, dan Noni T. Purwaningsih.

    Dalam surat edaran yang disebarkan tim advokasi banjir Jakarta 2020, gugatan class action dilayangkan untuk mencegah terjadi kembali dampak buruk dan kerugian akibat banjir "Perlu adanya dilakukan sebuah upaya hukum dari masyarakat agar ada efek jera atau pembelajaran bagi pemangku kebijakan terkait, dalam hal ini Pemprov Jakarta merujuk pada Gubernur Jakarta Anies Baswedan," demikian bunyi edaran itu.

    Anies Baswedan belum mau menanggapi potensi adanya gugatan class action atas masalah banjir di ibu kota. "Itu (pembahasan class action) nanti saja," kata Anies usai mengikuti rapat penanggulangan banjir di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2019.

    Anies hanya berkomentar soal ramai namanya disebutkan di media sosial terkait banjir Jakarta.

    Anies mengatakan dirinya akan fokus bekerja untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik dan warga terlindungi setelah terjadinya banjir. Menurut Anies, terjangan banjir di ibu kota, memang membuat terjadinya percakapan di media sosial. "Jadi ada percakapan, ada kenyataan. Saya fokus pada kenyataan," kata Anies kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ashraf Sinclair dan Selebritas yang Kena Serangan Jantung

    Selain Ashraf Sinclair, ada beberapa tokoh dari dunia hiburan dan bersinggungan dengan olah raga juga meninggal dunia karena serangan jantung.