Perda Garasi di Depok, Wakil Wali Kota: Dibuat Tempat Parkir Umum

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih Idris Abdul Shomad (tengah) dan Pradi Supriatna (kedua kanan) memberikan pernyataan seusai Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pilkada Depok di Kantor KPUD Kota Depok, Jawa Barat, 22 Desember 2015. Pasangan ini memperoleh suara 411.367 (61,91 persen) dari total 664.543 suara sah. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih Idris Abdul Shomad (tengah) dan Pradi Supriatna (kedua kanan) memberikan pernyataan seusai Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pilkada Depok di Kantor KPUD Kota Depok, Jawa Barat, 22 Desember 2015. Pasangan ini memperoleh suara 411.367 (61,91 persen) dari total 664.543 suara sah. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan, revisi Perda No 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan atau belakangan disebut perda garasi dilatarbelakangi kepentingan umum.

    “Ini kan menyangkut kepentingan secara umum, bukan hanya person to person. Kita ingin tertib bukan ingin memberatkan ya,” kata Pradi, Jumat 10 Januari 2020.

    Selain itu, lanjut Pradi, berdasarkan data jumlah kendaraan dari Samsat saat ini mencapai 1 juta kendaraan, dengan perbandingan 2,3 juta penduduk.

    “Ini menjadi persoalan tersendiri bagi Kota Depok, jadi depok ini menjadi salah satu kota yang cukup crowded,” kata Pradi.

    Pradi mengatakan, pada pelaksanaan perda tersebut, meski ada denda administrasi yang dikenakan, namun pihaknya berupaya untuk memberikan solusi bagi warga yang tidak memiliki garasi namun punya mobil.

    “Ya kita harapkan ke depan ada semacam tempat-tempat tertentu misalnya disiapkan tempat parkir yang sifatnya umum, kita dorong ke sana, atau ada investor yang akan menginvestasi terkait hal ini,” kata Pradi.

    Pradi mengatakan, tujuan utama dari revisi perda tentang perhubungan itu adalah tidak mengganggu pengguna jalan karena banyak mobil yang diparkir sembarangan.

    “Tidak ingin mengganggu jalan umum, tujuannya ke sana,” kata Pradi.

    Dengan diterbitkannya perda hasil revisi ini, kata Pradi, diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pemilik mobil yang memarkirkan kendaraannya hingga merugikan orang lain.

    "Lebih kepada ketertiban sih, harus ada garasi sendiri untuk memarkirkan kendaraannya," kata Pradi.

    Terkait mekanisme, Pradi pun belum bisa menjabarkan secara detil bagaimana pelaksanaan dari Perda tersebut. Namun, jika mengacu pada mekanisme sanksi yang termaktub dalam perda tersebut akan dikenai denda Rp 2 juta.

    “Dendanya sudah ada di perda itu, maksimal senilai Rp 2 juta,” kata Pradi.

    Diketahui, dalam Pasal 34 B tentang Sanksi Administrasi di Perda tersebut disebutkan, Pelanggaran terhadap Perda garasi bagi pemilik mobil akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan denda administrasi. Sementara, denda administrasi yang dikenakan maksimal Rp 2 juta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.