Selama pembentukan itu memungkinkan dan untuk kebaikan, menurut dia, tidak ada salahnya Pansus Banjir dibentuk. Sebab, ia melihat, penyebab banjir di ibu kota kemarin diduga ada kelalaian dari Pemerintah Provinsi DKI. "Contoh kecil mesin pompa yang rusak yang mungkin karena tidak adanya perawatan yang berkala," ujarnya
5. PDIP
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan perlu ada evaluasi atas penanganan banjir oleh pemerintah DKI. Sebab, dia menilai, pemerintah DKI gagap menangani banjir. "Gagap, terkaget-kaget. Kalau ada antisipasi kan tidak mungkin gagap," kata Gembong saat dihubungi, Sabtu, 11 Januari 2020.
Menurut dia, pemerintah DKI tak menyiapkan program antisipasi banjir. Selain itu, pemerintah DKI tidak menginformasikan peringatan dini banjir kepada warga. Gembong mengutarakan, pemerintah daerah tak memanfaatkan media sosial atau teknologi lain untuk menyebarkan prediksi banjir. "Itu tandanya kalau kita (DKI) tidak siap. Kita gagap," ucap Gembong.
Karena itulah, PDIP mendukung pembentukan panitia khusus alias pansus banjir Jakarta. Tujuannya untuk mengevaluasi program DKI. Dia menilai program DKI haruslah fokus pada persoalan prioritas. Salah satunya permasalahan banjir.
6. PSI
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai pansus banjir diperlukan guna mengevaluasi kinerja dinas secara keseluruhan. Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, menuturkan Pemerintah Provinsi DKI sudah bekerja namun masih ada masalah di lapangan sehingga banjir menerjang Ibu Kota. "Urgensinya sebenarnya untuk mengevaluasi karena banjir kemarin. Faktanya banyak pompa air yang rusak, tanggul tidak siap," kata Idris saat dihubungi, Sabtu, 11 Januari 2020.
LANI DIANA