Besok Demo ke Balai Kota, Suara Rakyat Bersatu Tuntut Anies Turun

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com

    Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Suara Rakyat Bersatu akan menggelar unjuk rasa terkait banjir di Balai Kota besok, Selasa 14 Januari 2019. Koordinator Suara Rakyat Bersatu  Sisca Rumondor membenarkan rencana tersebut.

    Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun dari jabatannya. "Gerebek Anies turun," kata Sisca Rumondor saat dihubungi Tempo, Senin, 13 Januari 2020.

    Gerakan ini, dia menuturkan, meminta Anies turun karena banjir melanda Ibu Kota di awal tahun ini. Ia juga menyinggung soal anggaran banjir. Namun, dia tak merinci apa yang menjadi keresahan gerakan ini.

    Sebelumnya, banjir melanda Jabodetabek pada 1 Januari pasca hujan deras. Akibatnya, sejumlah titik di lima kota Jakarta terendam air. Banyak warga yang mengungsi hingga lalu lintas lumpuh. Air mulai berangsur surut. Namun, banjir masih ditemukan di Jakarta Barat pada 7 Januari.

    Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bercokol di urutan pertama di Twitter, dari analisa Drone Emprit dalam sepekan saat ibu kota mulai diterjang banjir pada Rabu, 1 Januari 2020.

    Menanggapi hal itu, Anies mengatakan pemerintah harus bekerja menggunakan kenyataan atau fakta, bukan memfokuskan pada percakapan di media sosial. "Karena percakapan bisa naik turun dan bisa positif, negatif," kata Anies di Balai Kota DKI, Kamis, 9 Januari. 2020.

    Berdasarkan analisa Drone Emprit di Twitter, ada sejumlah tokoh yang ramai diperbincangkan selama tujuh hari terakhir. Mereka di antaranya, Anies dengan jumlah percakapan mencapai 961 ribu, Jokowi (404 ribu), Ridwan Kamil (66 ribu), Ganjar Pranowo (53 ribu), Mahfud MD (13 ribu), Megawati (3,4 ribu) dan Khofifah (1,5 ribu).

    Koreksi Berita:

    Berita ini telah dikoreksi pada Senin 13 Januari 2020 pukul 16.28. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.