Warga Lebak Diminta Waspadai Banjir Bandang dan Longsor Susulan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah rumah warga rusak berat diterjang banjir bandang yang melewati Sungai Ciberang di Kampung Lebak Gedong, Cipanas, Lebak, Banten, Kamis, 2 Januari 2020. Menurut Kapolres Lebak AKBP Andre Firman ratusan rumah rusak akibat diterjang banjir bandang dan tertimpa longsor, 8 orang hilang, dan ratusan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. ANTARA

    Sejumlah rumah warga rusak berat diterjang banjir bandang yang melewati Sungai Ciberang di Kampung Lebak Gedong, Cipanas, Lebak, Banten, Kamis, 2 Januari 2020. Menurut Kapolres Lebak AKBP Andre Firman ratusan rumah rusak akibat diterjang banjir bandang dan tertimpa longsor, 8 orang hilang, dan ratusan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. ANTARA

    TEMPO.CO, Lebak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak meminta warganya mewaspadai kemungkinan terjadi banjir bandang dan longsor susulan selama sepekan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan selama kurun waktu itu hujan ringan hingga lebat turun di wilayah Lebak.

    "Kita berharap warga tetap waspada terjadi bencana banjir dan longsor susulan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Kaprawi di Lebak, Senin 13 Januari 2020.

    Warga yang tinggal di daerah rawan bencana seperti bantaran sungai, perbukitan, dan kaki gunung di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) perlu meningkatkan kewaspadaan.

    "Kami berharap peringatan waspada banjir itu dapat mengurangi risiko kebencanaan agar tidak menimbulkan korban jiwa," katanya.

    Banjir bandang dan tanah longsor pada awal tahun 2020 melanda enam kecamatan di Kabupaten Lebak, menyebabkan 10 orang meninggal dunia, 1.060 rumah rusak berat, 428 rumah rusak ringan, dan 17.200 warga mengungsi. 

    Banjir juga mengakibatkan kerusakan 19 sekolah, 28 jembatan, dan 891 hektare sawah. "Kami memperkirakan kerugian banjir bandang dan longsor itu mencapai puluhan miliar rupiah," kata Kaprawi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.