Soal Pansus Banjir, Ketua DPRD Belum Terima Laporan Anggota

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat mengunjungi Kali Sentiong atau Kali Item di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu, 1 Agustus 2018. TEMPO/Adam Prireza

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat mengunjungi Kali Sentiong atau Kali Item di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu, 1 Agustus 2018. TEMPO/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan belum mengetahui sejauh mana perkembangan pembentukan panitia khusus banjir. Menurut Prasetio, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI telah cukup baik dalam menanggulangi banjir.

    "Kita lihat dulu permasalahannya. Tapi langkah-langkah pemerintah daerah kan hari ini sudah lumayan. Sudah tidak turun hujan. Tapi kan harus kerja, kelihatan gak orangnya," kata Prasetio di salah satu rumah makan di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020. "Saya belum tahu maunya anak-anak (anggota DPRD) gimana."

    Politikus PDI Perjuangan itu mengaku belum mendapatkan laporan terkait rencana pembentukan Pansus Banjir. "Belum ada laporan ke saya. Saya lihat dulu."

    Usulan pembentukan Pansus pertama kali dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco. Wacana ini tercetus ketika PAN, NasDem, Golkar, dan PSI meninjau banjir di Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa, 7 Januari 2020.

    Dari hasil kunjungan itu, Basri mengutarakan pansus banjir bakal mencari tahu berbagai hal tentang banjir Jakarta, mulai dari penyebab hingga solusi. Nantinya, dewan akan menyerahkan hasil rekomendasi Pansus kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menanggulangi banjir.

    "Hasil pansus ini akan menjadi rekomendasi untuk gubernur dalam menanggulangi banjir," ujar Baco.

    Pansus Banjir, Baco menambahkan, jangan dianggap upaya dewan untuk mencari kesalahan gubernur. "Apalagi upaya untuk menggulingkan. Bukan itu. Justru pansus banjir ini bakal membantu gubernur," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.