Tim Advokasi Banjir Jakarta Resmi Gugat Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berkordinasi dengan sejumlah petugas saat meninjau derasnya air di Pintu Air Manggarai di Jakarta, 1 Januari 2020. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 Januari 2020, terdapat 63 titik banjir di wilayah DKI Jakarta dan secara keseluruhan terdapat 169 titik banjir untuk Jabodetabek dan Banten. Foto/Instagram/Aniesbaswedan

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berkordinasi dengan sejumlah petugas saat meninjau derasnya air di Pintu Air Manggarai di Jakarta, 1 Januari 2020. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 2 Januari 2020, terdapat 63 titik banjir di wilayah DKI Jakarta dan secara keseluruhan terdapat 169 titik banjir untuk Jabodetabek dan Banten. Foto/Instagram/Aniesbaswedan

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim advokasi banjir Jakarta resmi menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas banjir yang melumpuhkan ibu kota pada awal 2020.

    Gugatan itu terdaftar dengan nomor registrasi nomor 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst. secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

    "Kami hari ini mendaftarkan gugatan tentang banjir yang terjadi di Jakarta yang terjadi pada 1 Januari, Tahun Baru 2020," kata Juru Bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.

    Azas mengatakan, gugatan ditujukan kepada Gubernur Anies karena lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Sebanyak 243 orang yang tergabung dalam gugatan kelompok (class action) itu mengalami kerugian Rp 42,33 miliar dan menuntut ganti rugi atau kompensasi.

    Jumlah masyarakat yang menggugat berkurang sebanyak 30 orang dan kerugian memang mencapai hampir Rp43 miliar seperti ucapan Ketua LBH Jakarta Diarson Lubis pagi tadi.

    Selain menuntut ganti rugi, masyarakat juga menuntut Gubernur DKI Jakarta karena tidak menyiapkan Early Warning System (EWS) terhadap bencana banjir itu.

    "Kalau itu ada, tentu ada informasi kepada masyarakat yang diberikan sehingga mereka mempersiapkan diri. Lalu, tidak ada juga Sistem Bantuan Darurat, atau Emergency Response. Kalau lihat fakta, teman-teman bisa lihat banyak korban banjir yang keliaran dan tidak dapat bantuan," kata pria yang juga Ketua Forum Warga Ibu Kota (FAKTA) Jakarta itu.

    Gugatan kelompok yang diajukan oleh Advokasi Banjir Jakarta ini berlandaskan Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

    Menanggapi gugatan class action banjir Jakarta terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan itu, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakannya sebagai hal yang biasa. "Kami sudah sering menangani beberapa masalah, jadi (soal class action) biasa saja sih," kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah di Balai Kota Jakarta, Senin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.