Kawal Anies dari Demo, Bang Japar Sebut Masalah Banjir Kompleks

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelajar dan warga melewati banjir genangan di jalan Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta, 15 Februari 2018. Hujan mengguyur Jakarta sejak pagi hingga sore hari. ANTARA/Irwansyah Putra

    Pelajar dan warga melewati banjir genangan di jalan Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta, 15 Februari 2018. Hujan mengguyur Jakarta sejak pagi hingga sore hari. ANTARA/Irwansyah Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) menyatakan bakal menurunkan anggotanya untuk membela gubernur DKI Anies Baswedan, yang mau digeruduk massa di Balai Kota DKI pada Selasa, 14 Januari 2020.

    Massa yang menamakan diri Suara Rakyat Bersatu bakal mendatangi Balai Kota DKI, terkait masalah banjir di ibu kota. "Terkait banjir kita harus paham kontruksi penyebab banjir Jakarta," kata Fahira melalui pesan singkat, Senin, 14 Januari 2020.

    Melalui akun Twitternya Fahira juga menyatakan bakal menjaga dan mengawal Anies, dari massa yang datang tanpa tujuan. Ke Kota Tua lihat pemandangan. Ke Pasar Benhil beli kudapan. Lu mau geruduk balai kota tanpa tujuan? Bang Japar Siap Jaga dan Kawal @aniesbaswedan," tulis Fahira di akun Twitternya @fahiraidris.

    Menurut Fahira, semestinya pendemo memahami bahwa banjir di ibu kota merupakan masalah yang kompleks dan bukan salah gubernur sendiri. Apapun yang dilakukan di Jakarta untuk menghalau banjir, kata dia, tidak akan bermanfaat banyak selama tidak ada pemulihan yang serius di kawasan hulu.

    "Termasuk pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor yang jadi domain pemerintah pusat belum selesai hingga saat ini," ujarnya. "Kita sudah pahamlah penyebab banjir sangat kompleks dan saling terkait. Jadi tidak tunggal."

    Banjir di DKI, kata dia, juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan 13 sungai besar yang melintas antar provinsi di Jawa Barat, Banten dan DKI, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Faktor krusial lainnya, kata dia lagi, adalah persoalan tata ruang dan pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane serta pemulihan fungsi kawasan Bopuncur atau Bogor-Puncak-Cianjur sebagai daerah resapan air.

    "DKI Jakarta tidak punya kewenangan untuk itu," ujarnya. Kata Fahira, proses pemulihan kawasan hulu ini bersifat lintas provinsi dan kementerian. Jadi, hanya Presiden yang punya kuasa untuk mengkoordinasikannya.

    "Jangan lupa banjir kemarin juga kita tidak dapat kesampingkan faktor cuaca. Hujan kemarin itu menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, termasuk yang paling ekstrem dan tertinggi sejak 154 tahun lalu."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.