Kivlan Zen Kembali Dijadwalkan Baca Eksepsi

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen bersiap memberikan kesaksian dalam sidang kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan terdakwa Habil Marati di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020. Kivlan hadir dengan duduk di kursi roda dan berbalut syal. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen bersiap memberikan kesaksian dalam sidang kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan terdakwa Habil Marati di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020. Kivlan hadir dengan duduk di kursi roda dan berbalut syal. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen, dijadwalkan kembali menjalani sidang lanjutan hari ini. Kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, menyebut kliennya akan membacakan eksepsi.

    "Ini sedang dalam perjalanan menjemput (Kivlan)," kata Tonin saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 Januari 2020.

    Kivlan kini berstatus sebagai tahanan rumah. Karena itu, dia dijemput di rumahnya yang beralamat di Gading Griya Lestari, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Dalam laman PN Jakpus tertera pembacaan eksepsi diagendakan mulai pukul 11.00 WIB. Eksepsi mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu seharusnya dibacakan pada pertengahan Desember 2019. Namun, sidang selalu ditunda karena Kivlan sakit. Data di situs PN Jakpus menunjukkan, sidang sudah tertunda dua kali.

    Jaksa Penuntut Umum mendakwa Kivlan Zen atas kepemilikan senjata api ilegal. Dia didakwa melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 atau juncto 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.