TEMPO.CO, Jakarta -Dalam konferensi pers di Pancoran Barat, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut pemerintah belum siap sertifikasi halal.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, menyatakan bahwa pemerintah belum siap menerapkan sertifikasi halal.
"Pemerintah sebenarnya menurut saya belum siap, terkait dengan kesiapan infrastuktur lembaga pemberi sertifikasi halal atau pun sumber daya manusianya," ucap Tulus saat konferensi pers di kantor YLKI, Pancoran Barat, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Selasa, 14 Januari 2020.
Ia menuturkan bahwa dalam merealisasikan sertifikasi halal, diperlukan auditor sebanyak 25.000 orang, sedangkan saat ini hanya ada 1500-an auditor saja.
Auditor halal yang dimaksud merupakan orang yang memiliki keahlian dalam melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan suatu produk.
Dia juga mengatakan bahwa ucapan Sri Mulyani yang akan menggratiskan sertirikasi halal bagu UKM merupakan suatu terobosan yang bagus. Namun yang perlu menjadi perhatian bukanlah masalah gratis atau tidaknya, namun terkait kesiapannya. Sertifikat halal, menurutnya, terkait dengan angkutan atau logistik yang juga halal.
"Bukan semata-mata produknya yang halal, tapi sisi logistik, angkutan logistik halal sedang menjadi persoalan," ujarnya.
Ia sendiri memberi contoh bahwa di Jepang, sudah dilakukan pemberlakuan logistik halal yang khusus. Penerapan logistik halal perku dilakukan supaya sertifikasi halal dijalankan dengan sebenar-benarnya.
"Tapi itu (logistik halal) tidak bisa dinegasikan, bhwa itu memang hrus ada klo memang ingin (memberlakukan) sertifikasi halal yg sebenarnya," demikian Ketua Pengurus Harian YLKI itu menambahkan.
KIKI ASTARI l DA
