TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai unjuk rasa digelar dua kubu pro dan kontra terhadap Gubernur Anies Baswedan pada Selasa kemarin sebagai dinamika politik biasa. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono meminta Anies menjadikan demonstrasi tersebut sebagai pelecut agar bekerja lebih maksimal dalam menanggulangi banjir.
"Itu kan dinamika," kata Gembong melalui pesan singkat, Selasa, 14 Januari 2020
Dua massa yang pro dan kontra terhadap kebijakan Anies dalam menanggulangi banjir menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Selasa, 14 Januari 2020. Namun, polisi menggeser unjuk rasa massa yang meminta Anies turun ke Patung Kuda Arjuna Wiwaha, karena sempat memanas dengan massa pro mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu di Balai Kota DKI.
Kubu kontra mendesak Anies Baswedan mundur dari jabatannya karena dianggap tak becus menangani banjir Jakarta. Di sisi lain, kubu pro, menilai Anies tak seharusnya disalahkan dan menunjuk Presiden Jokowi sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab.
Gembong menuturkan Anies harus menjadikan dua unjuk rasa itu sebagai pemicu semangat Pemerintah Provinsi DKI untuk lebih maksimal bekerja, khususnya dalam menanggulangi banjir. Gembong menyarankan Anies bisa segera mengeksekusi program-program pengentasan banjir.
"Jangan hanya sebatas wacana, rakyat butuh eksekusi," ujarnya.
DPRD DKI Jakarta sendiri sempat dikabarkan akan membentuk Panitia Khusus Banjir untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menangani banjir yang terjadi di awal tahun ini. Wacana Pansus Banjir itu dilontarkan oleh Fraksi Partai Golkar.
