TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan partainya menolak pembentukan panitia khusus atau Pansus Banjir.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI menggulirkan rencana pembentukan Pansus Banjir untuk menyelidiki banjir yang menerjang ibu kota pada Rabu, 1 Januari 2020 lalu.
"Kami nggak mendukung. Yang kami dukung penyelesaian banjir," kata Suhaimi saat dihubungi, Rabu, 15 Januari 2020.
Menurut Suhaimi, rencana pembentukan Pansus Banjir nantinya lebih kental aroma politiknya ketimbang penyelesaian musibah air bah yang terus melanda ibu kota. Lebih baik, Wakil Ketua DPRD DKI ini menyarankan, legislator dan eksekutif bekerja sama dengan dunia pendidikan, ahli dan masyarakat dalam menanggulangi banjir bersama-sama.
"Karena (Pansus Banjir) itu nanti lebih dominan politisnya," ujarnya. "Saya lihat di masyarakat, kepedulian masyarakat luar biasa untuk membantu korban banjir dan menanggulanginya."
Usulan pembentukan Pansus pertama kali dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco. Wacana ini tercetus ketika PAN, NasDem, Golkar, dan PSI meninjau banjir di Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa, 7 Januari 2020.
Dari hasil kunjungan itu, Basri mengutarakan, Pansus banjir bakal mencari tahu berbagai hal tentang banjir Jakarta, mulai dari penyebab hingga solusi. Nantinya, dewan akan menyerahkan hasil rekomendasi Pansus kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menanggulangi banjir.
"Hasil pansus ini akan menjadi rekomendasi untuk gubernur dalam menanggulangi banjir," ujar Baco.
Pansus Banjir, Baco menambahkan, jangan dianggap upaya dewan untuk mencari kesalahan gubernur. "Apalagi upaya untuk menggulingkan. Bukan itu. Justru pansus ini bakal membantu gubernur," ucapnya.