TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan pembelian enam set perangkat Disaster Warning Sistyem atau DWS di enam kelurahan dengan anggaran Rp 4,03 miliar, tidak terlalu mendesak.
"Harusnya bukan cara itu yang dilakukan. Harusnya bisa menggandeng BMKG," kata Gembong saat dihubungi, Kamis, 16 Januari 2020.
Menurut dia, dengan APBD yang mencapai Rp 87,94 triliun, semestinya DKI bisa membeli perangkat yang lebih canggih ketimbang memanfaatkan sistem pengeras suara yang bakal di pasang di enam lokasi. "Kalau saya sih malah justru jangan pakai toa, tapi kentongan sekalian," ucapnya. "Kalau kentongan kan cuma Rp 100 ribu."
Gembong menyarankan DKI membangun teknologi peringatan dini bersama BMKG, agar lebih akurat. Jadi informasi potensi bencana nantinya dapat dicegah dampaknya seminimal mungkin. "Jangan kembali ke jaman batu."
Berdasarkan data apbd.dki.go.id, anggaran Rp 4,03 miliar tersebut terdiri dari pengadaan enam Stasiun Ekspansi Peringatan Dini Bencana Transmisi Vhf Radio dengan anggaran Rp 3,1 miliar, enam set pole DWS Rp 353 juta, enam set Modifikasi software telementary dan Warning Console dengan Amplifier 100W Rp 416 juta.
Lalu enam set Coaxial arrester DWS Rp 14,124,172, enam set Horn speaker 30 W Rp 7.062.086 juta, enam set Storage battery 20 Ah, 24V Rp 70,618,918, enam set elemen antena Rp 90,392,564.
Kepala Pusat Data dan Komunikasi BPBD DKI, Muhamad Insyaf, mengatakan anggaran toa sudah masuk APBD tahun 2020.
