TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Smart City (JSC) menyatakan sedang merancang aplikasi anyar merespons peristiwa banjir Jakarta. Kepala Unit Pelaksana JSC, Yudhistira, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang bekerja sama dengan perusahaan teknologi yang bisa memprediksi banjir.
Menurut Yudhistira, dengan aplikasi tersebut pemerintah bisa memprediksi banjir yang akan terjadi dalam waktu tiga sampai tujuh hari ke depan. "Nantinya prediksi banjir akan dipetakan di aplikasi Pantau Banjir," kata Yudhistira saat ditemui di kantornya, Kamis, 16 Januari 2020.
Prediksi banjir, kata dia, dirancang menyajikan sejumlah data seperti hujan, hidrologi, aliran sungai hingga kontur tanah. Saat ini, kata dia, pemerintah baru memetakan wilayah yang rawan banjir. "Datanya bisa dilihat di aplikasi Pantau Banjir atau di aplikasi Jaki (Jakarta Kini)," ujarnya.
Yudhistira menuturkan JSC mempunyai dua platform untuk memberikan informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat. Pertama, menggunakan aplikasi Jaki dan Pantau Banjir.
Menurut dia, setiap ada potensi banjir yang diinformasikan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan langsung diteruskan ke aplikasi Jaki. "Kami ada notifikasi, baik itu soal hujan deras maupun posisi Katulampa siaga dua. Informasi ini kami dapatkan dari BPBD," ujarnya.
Selain itu, lanjut Yudhistira, JSC juga langsung menginformasikan potensi banjir Jakarta ke 10 satuan perangkat kerja daerah, seperti kelurahan, Dinas Perhubungan, BPBD DKI Jakarta hingga Dinas Sumber Daya Air. Seluruh instansi tersebut, sebut dia, bakal diberikan informasi peringatan dini melalui aplikasi Cepat Respon Masyarakat (CRM) agar mereka segera melakukan langkah antisipasi.
"Kalau curah hujan tinggi informasi pasti langsung dikirimkan ke aplikasi CRM. Agar SKPD terkait sudah melakukan tindakan sesuai kewenangan masing-masing," ujarnya.
Sedangkan, platform Pantau Banjir, merupakan aplikasi untuk mengetahui titik banjir berdasarkan pengelolaan data dari empat SKPD, yakni BPBD, Diskominfo, Dinas Sosial dan Sumber Daya Air (SDA).
Yudhistira menjelaskan BPBD bertugas menentukan titik banjir berdasarkan tingkat rukun warga. Kemudian, Dinas Sosial memasukkan jumlah korban di setiap RW. Lalu, Dinas SDA mengambil data soal ketinggian air di setiap pintu air. Sedangkan, tugas Diskominfo bersama JSC, ialah mengolah seluruh data tersebut.
"Kalau Katulampa misalnya sudah dinyatakan siaga, kami juga kirim SMS blast. Kalau yang aktif bisa monitoring langsung di aplikasi Pantau Banjir," kata dia.
IMAM HAMDI
