Transjakarta Siapkan Sistem Pembayaran dengan Barcode

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bus listrik dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang bakal diuji coba dalam Karnaval Langit Biru Jakarta terparkir di dekat Bundaran Senayan, Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2019. TEMPO/Lani Diana

    Bus listrik dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang bakal diuji coba dalam Karnaval Langit Biru Jakarta terparkir di dekat Bundaran Senayan, Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menyatakan bakal menyiapkan landasan pembangunan transportasi berkelanjutan dalam 10 tahun ke depan. Transjakarta nantinya tidak hanya fokus untuk mengintegrasikan transportasi antarmoda saja.

    “Strategi keberlanjutan perseroan yang dicanangkan meliputi berbagai aspek dan harus terlaksana," kata Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 17 Januari 2020.

    Pertama, Transjakarta bakal mengembangkan mata rantai sistem transportasi berbasis jalan ramah lingkungan yang diawali dengan bus listrik. Rencananya Transjakarta bakal segera mengoperasikan bus listrik.

    Kedua, kata Agung, pengusahaan pembiayaan dapat melapisi kewajiban pelayanan publik (PSO), diantaranya peningkatan pemanfaatan aset seperti non fare box (NFB), yang sudah di dalam pipeline, dan berbagai inovasi lain agar perseroan tetap relevan di hati pelanggan.

    Selain upaya tersebut, menurut Agung, langkah lainnya yang bakal dijalankan adalah membentuk budaya mandiri dalam bertransportasi. Secara perlahan Transjakarta mulai melakukan perubahan dengan menerapkan sistem wayfinding dan alat Tap On Bus (TOB) yang sudah diberlakukan dan terus disosialisasikan hingga saat ini agar layanan Transjakarta menjadi setara dengan negara maju lainnya.

    “Dengan begini kami, Transjakarta optimistis bisa beriringan mengajak masyarakat beralih dari kendaraan umum ke transportasi publik. Ini seiring dengan cita-cita Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota 4.0,” ujarnya.

    Memasuki usia ke-16 tahun, kata Agung, Transjakarta terus memberikan kontribusi, khususnya dalam hal kenaikan jumlah pelanggan. Pada dua tahun terakhir, yakni tahun 2019, Transjakarta tercatat melayani 264,6 juta pelanggan. Angka ini meningkat sebanyak 40 persen dibanding tahun sebelumnya yang mengangkut sebanyak 188,9 Juta pelanggan.

    “Pada 2019 merupakan rekor tertinggi pelanggan dalam sejarah dan ini tentunya angka yang luar biasa untuk Transjakarta. Data menunjukkan bahwa warga DKI sangat antusias menyambut baik pelayanan Transjakarta,” ujar Agung.

    Selain kenaikan penumpang, Transjakarta berhasil mengintegrasikan sistem BRT dengan mikrobus (angkot) dalam program unggulan Jak Lingko dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang menjadi indikator keberhasilan meraih anugerah Honorable Mention. "Sampai hari ini disebutkan setidaknya ada sebanyak 247 rute yang dimiliki."

    Sementara itu, tercatat 1.638 unit Mikrotrans yang telah bergabung dengan program Jak Lingko di tahun 2019. Peningkatannya sekitar 267 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Angkutan First Mile dan Last Mile Mikrotrans ini saat pertama kali diluncurkan pada 2017 beroperasi dengan 445 Unit.

    "Selanjutnya sebagai landasan 10 tahun ke depan menuju layanan 5.0 Transjakarta tahun ini mulai mengembangkan pembayaran digital di luar TOB seperti QR code. Hal ini untuk memastikan berbagai kolaborasi dapat terwujud," ujarnya.

    Beberapa hari lalu, kata Agung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianugerahi penghargaan Honorable Mention atas keberhasilannya dalam mengembangkan platform transportasi yang berkesinambungan, khususnya Bus Rapid Transit (BRT), Transjakarta.

    Dalam hal ini, Jakarta dinilai berhasil mengembangkan BRT atas dobrakan Gubernur Sutiyoso hingga integrasi antar moda Gubernur Anies Rasyid Baswedan yang kini telah memainkan peran signifikan dalam keseharian transportasi masyarakat Ibu Kota.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.