Proses Pemilihan Wagub DKI Digugat ke MK, Ini Kata Gerindra DKI

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD M. Taufik, dan Ketua Fraksi PKS DPRD Abdurrahman Suhaimi dalam diskusi Tarik Ulur Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD M. Taufik, dan Ketua Fraksi PKS DPRD Abdurrahman Suhaimi dalam diskusi Tarik Ulur Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Partai Gerindra menilai kontruski hukum gugatan proses pemilihan wagub DKI ke Mahkamah Konstitusi (MK) lemah.

    "Kalau saya melihat kontruksi hukumnya lemah," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra Syarif saat dihubungi soal pemilihan wagub DKI , Sabtu 18 Januari 2020.

    Syarif menjelaskan bahwa pemilihan wakil gubernur tersebut satu paket dengan pemilihan gubernur. Sehingga kata dia tidak tepat jika digugat adanya pemilihan wakil gubernur saja.

    Selain itu kata Syarif dinamika pemilihan wakil gubernur DKI saat ini adalah problem politik bukan permasalahan hukum. "Ini kan problem politik sehingga memakan waktu yang lama," ujarnya.

    Namun kata Syarif, Fraksi Partai Gerindra menghargai gugatan tersebut. "Pertama kami hargai proses hukum seperti itu karena kita negara hukum,"tambahnya.

    Syarif menyebutkan jika pemilihan wagub saat ini masih menunggu surat dari PKS sebagai partai pengusung, termasuk nama calon wakil gubernur yang dicalonkan.

    Menurut Syarif, setelah nama tersebut diserahkan DPRD baru bisa melanjutkan pemilihan wakil gubernur DKI dengan rapat pimpinan gabungan dan pembentukan panitia pemilih. "Kalau belim ada surat dari PKS pemilihan wagub belum bisa dilanjutkan," ujarnya.

    Sebelumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara atas nama Michael nengajukan permohonan ke MK terkait proses pemilihan Wakil Gubernur DKI yang diserahkan kepara partai pengusung.

    Michael menilai proses tersebut memakan waktu lama hingga merugikan warga DKI. "Penunjukam wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung terlalu lama," tulis Michael dalam alasan permohonan gugatannya.

    Michael menjelaskan wakil gubernur DKI telah kosong selama 1 tahun 8 bulan sejak ditinggal Sandiaga Uno pada 27 Agustus 2017. Dia menilai proses pemilihan Wagub DKI saat ini lebih lama dari sekadar pemilihan dengan cara Pemilu yang tidak sampai membutuhkan waktu 7 bulan.

    Maka Michael mengusulkan pemilhan wagub DKI yang masih kosong dengan Pemilu. "Agar lebih efesensi maka pemilihan Wagub mekanismennya Pemilu," terangnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.