Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Hal yang Diketahui Soal Toa Banjir DKI Jakarta

image-gnews
Kondisi toa peringatan dini banjir di RW03, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Jumat, 17 Januari 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Kondisi toa peringatan dini banjir di RW03, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Jumat, 17 Januari 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta bakal menambah pengeras suara dari disaster warning system (DWS) baru di enam kelurahan. Alat serupa kini telah terpasang di 14 titik rawan banjir yang berfungsi menyampaikan peringatan dini kepada warga setempat.

Gubernur DKI Anies Baswedan sebelumnya menilai, peringatan dini melalui media sosial tak akan diterima seluruh warga. Karena itu, menurut dia, peringatan banjir efektif disampaikan menggunakan pengeras suara alias toa.

1. Membutuhkan anggaran Rp 4 miliar
Pengadaan DWS baru di enam kelurahan memakan anggaran Rp 4,03 miliar milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI. Kepala Pusat Data dan Komunikasi BPBD DKI Muhamad Insyaf mengatakan anggaran toa sudah masuk APBD 2020.

Anggaran tersebut diperuntukkan membeli sejumlah alat. Alat itu terdiri dari enam Stasiun Ekspansi Peringatan Dini Bencana Transmisi Vhf Radio senilai Rp 3,1 miliar; enam set pole DWS seharga Rp 353 juta; enam set Modifikasi software telementary dan Warning Console dengan Amplifier 100W senilai Rp 416 juta.

Selanjutnya, enam set Coaxial arrester DWS seharga Rp 14 juta; enam set Horn speaker 30 W senilai Rp 7 juta; enam set Storage battery 20 Ah, 24V seharga Rp 70 juta dan enam set elemen antena seharga Rp 90 juta. Alat itu akan dibangun di Bukit Duri, Kebon Baru, Kedaung Kali Angke, Cengkareng Barat, Rawa Terate, dan Marunda.

Staf riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Gurnadi Ridwan menyebut anggaran Rp 4 miliar terlalu mahal untuk pengadaan toa. Pemerintah DKI sebaiknya menyerap anggaran itu untuk kegiatan fisik yang bisa langsung mengatasi banjir.

2. DWS eksisting tak berfungsi
Dari penelusuran Tempo, DWS di wilayah RW 03, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur sudah tidak berfungsi. Pada banjir Jakarta 1 Januari lalu, alat peringatan dini tidak mengeluarkan suara. Menurut Ketua RW 03, Aga, toa berhenti berfungsi sejak 2016 karena kebakaran. Informasi serupa disampaikan beberapa warga. Seorang warga bernama Budi menyebut toa berfungsi saat banjir 2017. Namun, tak demikian dengan banjir di awal tahun ini.

Walau begitu, DWS di RW 07 Kampung Melayu yang berada di sekitar kantor sekretariat RW masih berfungsi. Ketua RW 07, Majid, menyampaikan bahwa seseorang sempat menyampaikan kondisi status siaga 1 dan 2 di pintu air Katulampa pada Selasa malam, 31 Desember 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

3. Dinilai tak efektif
Majid melanjutkan, pengelolaan toa dilakukan BPBD DKI Jakarta. Alat peringatan dini di RW 07 itu disebut sudah berdiri sejak tahun 2009. Sayangnya, dia berujar, toa tidak bisa dioperasikan secara manual oleh warga. "Selama ini cuma orang itu aja yang ngomong. Tempatnya dikunci juga," ucap Majid.

Karena itu, Majid menilai, peringatan dini banjir melalui toa milik BPBD DKI kurang efektif. Pada banjir 1 Januari lalu, banyak warganya yang masih tetap berada di rumah walau BPBD sudah mengumumkan status siaga melalui toa itu. Dia menganggap pemberian informasi atau peringatan banjir lebih mudah menggunakan grup WhatsApp.

4. Ditertawakan politikus PDIP
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono merasa geli dengan rencana Anies menginformasikan peringatan dini ke masyarakat menggunakan toa. Gembong menilai penggunaan toa di Ibu Kota unik mengingat teknologi saat ini sudah canggih.

"Saya cukup ketawa saja lah kalau di era modern seperti ini peringatan dini menggunakan toa kan rasanya agak unik. Di Jakarta loh, di kota metropolitan," ujar Gembong saat dihubungi, Sabtu, 11 Januari 2020.

Gembong berulang kali tertawa ketika dihubungi wartawan. Dia merasa rencana toa itu lucu. "Ya mendengarnya agak lucu saja kalau pakai toa di era modern seperti ini. Tapi ya itulah Pak Anies," ujar dia sembari tergelak.

Menurut dia, pemerintah DKI sebaiknya berkolaborasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengumpulkan data soal iklim Jakarta. Setelahnya, DKI memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyalurkan peringatan dini banjir.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

2 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

1 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

Warga sipil mengirimkan amicus curiae (sahabat pengadilan) ke MK


Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

Gerindra mengatakan hanya membangun komunikasi dengan kubu pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

2 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris dan rekanya, Roffi saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

Hotman Paris menilai gugatan Anies-Muhaimin tidak substansial karena 90 persen surat permohonan tersebut hanya membahas soal bantuan sosial


Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

2 hari lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

Timnas Anies-Muhaimin menilai cara pandang tim hukum pasangan Prabowo-Gibran itu menyesatkan serta mengkhianati konstitusi dan penegakan demokrasi.


5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

2 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

Anies Baswedan menilai proses Pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

2 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

Langkah-langkah ini disusun dalam program penanganan banjir yang menjadi bagian dari rencana aksi roadmap untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.


Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

2 hari lalu

Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

Anies Baswedan menilai proses pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.