TEMPO.CO, Cibinong - Ketua DPRD Kota Bogor Rudy Susmanto berharap Presiden Jokowi mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat setelah meninjau desa terisolir akibat longsor Sukajaya. Wilayah kabupaten Bogor yang sangat luas menjadi masalah bagi pemerintah daerah untuk menangani bencana di berbagai wilayahnya.
"Kita berharap pemerintah pusat ada perhatian khusus, apalagi Pak Presiden bolak-balik, Pak Menteri bolak-balik. Mungkin mereka takjub kok Bogor masih ada desa terisolir pada saat bencana ini, saking luasnya," ujarnya usai rapat paripurna pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat di Gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin malam 20 Januari 2020.
Menurut dia, kedatangan Presiden Jokowi ke Desa Harkajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor untuk meninjau bencana longsor semestinya membuka mata pemerintah bahwa masih ada desa tertinggal di Kabupaten Bogor. Padahal letak desa tertinggal itu tak jauh dari Ibu Kota Indonesia.
Rudy blakblakan mengatakan bahwa Pemkab Bogor tak mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan jumlah kecamatan yang mencapai 40 kecamatan.
Presiden Joko Widodo (tengah) mengunjungi daerah terdampak longsor dan banjir bandang di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 7 Januari 2020. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyalurkan bantuan kepada para korban bencana di Sukajaya. ANTARA
Baca Juga:
"Kita berharapnya, kalau Pak Presiden sudah meninjau lokasi, seharusnya segera dicabut moratorium DOB Bogor Barat," kata politikus Partai Gerindra itu.
Akibat moratorium itu, hingga kini pemekaran atau DOB Bogor Barat yang sudah dikonsep sejak 10 tahun lalu, masih terganjal.
"Karena walaupun mekar, benderanya masih Merah Putih kok tidak perlu takut. Masih Indonesia. Untuk percepatan pembangunan, supaya pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih baik," ujar Rudy.
Saat ini, keputusan pemekaran Kabupaten Bogor berada di tangan Presiden Jokowi. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan secara umum DOB Bogor Barat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor. "Kabupaten Bogor ini daerahnya luas, dengan jumlah penduduk yang tinggi. Jadi saya rasa ini sangat urgent," kata dia.
