Bebizie Ikut Geruduk Kemenkumham, Desak Yasonna Minta Maaf

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedangdut Bebizie ikut berunjuk rasa bersama warga Tanjung Priok, di depan kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 22 Januari 2020. TEMPO/KIKI ASTARI

    Pedangdut Bebizie ikut berunjuk rasa bersama warga Tanjung Priok, di depan kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 22 Januari 2020. TEMPO/KIKI ASTARI

    TEMPO.CO, Jakarta -Pedangdut Bebizie ikut berunjuk rasa bersama warga Tanjung Priok di depan kantor Kemenkumham, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ia merasa terpanggil untuk turut beraksi karena dirinya merupakan warga asli Tanjung Priok, tepatnya di kelurahan Warakas.

    "Datang ke sini untuk (mendesak) Pak Menteri meminta maaf. Jadi tidak ada undangan. Ini semua (bentuk) solidaritas warga Tanjung Priok (untuk) datang ke sini bersatu," ujar Bebizie di kantor Kemenkumham, Selasa, 22 Januari 2020.

    Pedangdut yang masih tinggal di Priok itu menyatakan bahwa cara yang dipakai Yasonna dengan memberi contoh Tanjung Priok itu merupakan hal yang salah. "Kalau mau memberikan suatu arahan, gak usah disebutkan nama tempat. (Cukup sebut) daerah kumuh, daerah elit. Itu sudah aman banget," ujarnya.

    Dia pun membantah pernyataan Yasonna mengenai kehidupan masyarakat Priok. Dia sendiri yang menyaksikan bagaimana keadaan di sana. "Kami hidupnya benar-benar baik."

    Pemilik nama asli Sari Sri Mulyati ini bercerita bahwa ibunya di Priok merupakan penjual nasi uduk, namun berhasil membuat dirinya jadi artis dan kakaknya menjadi pengusaha.

    Dia juga menyatakan bahwa usaha orang Priok selama ini agar dipandang dengan baik dimentahkan oleh pernyataan Yasonna. "Ternyata setelah pernyataannya Yasonna, membuat yang udah kami bangun seperti apa di Tanjung Priok ini, jadi kayak mentah lagi, gitu. Itu yang membuat kalau kemana-mana orang akan bilang, wah anak Priok nih. Pasti bisa jadi jahat nih."

    Ia menambahkan jika ucapan Yasonna merupakan pelecehan, bisa saja masalah ini dilanjutkan ke ranah hukum. "Dan kita lagi pelajari, kalau itu merupakan pelecehan atau penghinaan (atas) sebuah masyarakat di sebuah tempat, maka kami akan lanjutkan ke ranah hukum."

    KIKI ASTARI | MARTHA WARTA SILABAN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.