Tenaga Honorer Dihapus, Airin: Tangsel Butuh karena Daerah Baru

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Airin Rachmi Diany saat acara Bazar Ramadan Tempo di Alun-alun Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat, 17 Mei 2019.

    Airin Rachmi Diany saat acara Bazar Ramadan Tempo di Alun-alun Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat, 17 Mei 2019.

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany berjanji akan memperjuangkan nasib pegawai yang terancam rencana tenaga honorer dihapus. Airin mengatakan tenaga honorer sangat dibutuhkan di pemerintahan kota Tangerang Selatan untuk membantu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

    "Terkait penghapusan honorer, di Tangsel ini termasuk wilayah baru. Usianya baru 11 tahun. Saya ingat persis pada saat saya jadi Wali Kota, kita moratorium tidak ada penerimaan PNS. Sehingga ada tenaga honorer, tenaga yang membantu kita," katanya, Kamis 23 Januari 2020.

    Menurut Airin, ia paham regulasi penghapusan honorer dibuat untuk bisa menghasilkan ASN yang memiliki kompetensi, kemampuan dan profesionalitas. Namun dia akan mendiskusikan dan membahasnya lagi.

    "Tentunya penghapusan honorer, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias (PPPK) setahu saya ada tes yang dilakukan. Nanti kita lihat lagi turunannya seperti apa, saya tidak bisa berbicara," ujarnya.

    Airin juga mengatakan bahwa pemerintah kota Tangerang Selatan masih membutuhkan pegawai. Namun pegawai honorer juga harus meningkatkan profesionalitas, kompetensi dan kemampuan.

    "Pasti akan kita pikirkan. Kita tunjukkan walaupun honorer tidak kalah baiknya secara kualitas dengan ASN maupun PPPK. Pasti kita akan berjuang, saya tahu persis bahwa Tangsel memang butuh, karena daerah baru,"ungkapnya.

    Sebelumnya menanggapi rencana tenaga honorer dihapus di instansi pemerintahan, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kota Tangerang Selatan Apendi mengatakan bahwa pihaknya menyarankan tenaga honorer untuk ikut pendaftaran CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

    MUHAMMAD KURNIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.